APBD Sudah Kering! Mendagri Tito Minta Efisiensi Lagi Anggaran 2027: Saya Gak Mau Dibohongin Kepala Daerah!
RadarCyberNusantara.Id | Pemerintah pusat kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menghamburkan anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan efisiensi APBD harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Bahkan, Tito memperingatkan kepala daerah agar tidak mencoba “memainkan” anggaran maupun meminta tambahan dana sebelum melakukan penghematan secara maksimal.
Pernyataan tegas itu disampaikan Tito Karnavian saat menghadiri kegiatan di Menara Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026). Ia menegaskan masih menemukan banyak pemborosan anggaran di berbagai daerah yang berpotensi menggerus kemampuan fiskal pemerintah.
“Jadi kalau untuk tahun 2027, saya tetap mendorong kepala daerah-daerah untuk melakukan efisiensi,” tegas Tito.
Menurut Tito, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan masih banyak belanja daerah yang tidak efektif. Beberapa di antaranya adalah belanja operasional pegawai, biaya pemeliharaan aset, perjalanan dinas, hingga anggaran konsumsi rapat yang dinilai terlalu besar.
Ia mencontohkan masih banyak perjalanan dinas yang sebenarnya bisa digantikan dengan rapat virtual menggunakan teknologi konferensi video. Dengan cara tersebut, anggaran dapat dihemat dan dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Perjalanan dinas yang banyak, rapat yang enggak perlu, yang cukup disederhanakan bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Perawatan dibuat tinggi, pemeliharaan itu. Padahal enggak segitu,” ujarnya.
Karena itu, Tito meminta seluruh kepala daerah tidak hanya menyerahkan urusan penyusunan anggaran kepada birokrasi. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota memahami secara langsung struktur APBD agar mengetahui setiap pos belanja yang disusun.
Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu membedah anggaran secara detail sehingga tidak mudah menerima usulan program yang tidak memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang enggak perlu,” tegas Tito.
Ia menilai pengawasan langsung dari kepala daerah sangat penting untuk memastikan APBD benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.
Selain meminta penghematan, Tito juga memberi peringatan keras terkait permintaan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Ia memastikan pemerintah pusat tidak akan serta-merta menyetujui usulan penambahan anggaran apabila daerah belum membuktikan telah melakukan efisiensi secara maksimal.
“Saya enggak mau dibohongin sama kepala daerah. Kalau kita bilang wah DAU dibuka berarti kita tinggal minta itu saja. No way. Kita enggak akan bodoh-bodoh,” kata Tito.
Menurutnya, pengalaman para pejabat Kemendagri yang pernah menjadi penjabat gubernur, wali kota, maupun bupati membuat pemerintah pusat memahami kondisi riil pengelolaan keuangan daerah.
Oleh sebab itu, setiap daerah yang mengaku mengalami kesulitan keuangan dan mengajukan tambahan DAU akan diperiksa secara menyeluruh.
Kemendagri, kata Tito, siap menurunkan tim untuk melakukan audit terhadap struktur APBD daerah. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh langkah efisiensi telah dilakukan sebelum pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian tambahan dana.
“Kalau ada yang menyatakan ‘Pak kami top up DAU, kami enggak punya uang’, fine, kita akan turun. Efisiensi sudah lakukan enggak, kita bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran. Pemerintah berharap belanja yang tidak produktif dapat ditekan sehingga APBD lebih difokuskan pada pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan peringatan keras ini, Kemendagri ingin memastikan setiap kepala daerah memiliki komitmen kuat dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. | Red.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar