Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lamtim Tahun Anggaran 2025 Jadi Sorotan Publik, Biaya Perjadin Rp 15,2 M Dipertanyakan
RadarCyberNusantara.Id | Dugaan penyimpangan anggaran Sekretariat DPRD (Sekwan) di berbagai daerah kerap mencuat, umumnya melibatkan modus kegiatan fiktif, markup harga, dan penyalahgunaan dana perjalanan dinas. Kasus-kasus ini, seperti
Anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur disorot dan diduga mark up karena nilainya mencapai miliaran rupiah. Tercatat ada beberapa mata anggaran lainnya dan diduga ada pemborosan pada tahun 2025. Sehingga media ini perlu melakukan klarifikasi peruntukannya kepada pejabat terkait.
Dugaan modus mark up (penggelembungan) anggaran perjalanan dinas DPRD umumnya melibatkan manipulasi biaya hotel dan dokumen fiktif. Modus utamanya meliputi pelampiran tagihan (bill) hotel fiktif, penggelembungan harga (mark up) kamar dari tarif asli, serta manipulasi jumlah orang per kamar (satu kamar di-SPJ-kan dua orang) untuk memaksimalkan dana penginapan.
Saat di konfirmasi melalui pesan Whatsapp ( WA ) di nomor +62 811-725- xxx M.Noer Alsyarif, sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Timur, terkesan bungkam dan tidak menjawab serta menanggapi pesan Whatsapp.
Atas sikap buruk sang pejabat terlihat tidak merespons atau mengabaikan pesan Whatsapp (WA) dari jurnalis. Terlihat pesan WA sudah terkirim dan dibaca (centang biru), namun tidak kunjung mendapat tanggapan.
Fakta lainnya pejabat enggan menanggapi jurnalis, atau merasa pesan tidak penting/perlu ditindaklanjuti secara formal. Padahal yang dipertanyakan itu adalah uang negara harus terbuka untuk kepentingan publik dan bukan miliknya. Seharusnya sebagai pejabat publik diingatkan untuk lebih terbuka, bijak merespons kritik, dan tidak “bebal” di media atau saluran komunikasi lainnya.
Adapun beberapa anggaran diduga mark up dan terindikasi korupsi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur ditahun 2025, sebagai berikut :
1. Anggaran Perjalanan Dinas Rp.15,2 M.
2. Anggaran makan & minum Rp. 752 Jt.
3. Belanja ATK Rp 194 jt
Publik umumnya mendesak pengusutan tuntas dan penguatan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan dana publik di lembaga legislatif.
Kedepan media ini akan berkoordinasi bersama lembaga pengawas melalui organisasi guna meminta jawaban terkait penggunaan anggaran miliaran yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penggunaan anggaran miliaran sesuai aturan dan realisasinya. | Tim.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar