Laskar Lampung Indonesia Ingatkan, Panas Geothermal Sekincau-Suoh Berpotensi Membakar Hak Hidup Masyarakat
RadarCyberNusantara.Id | Belum usai bangsa ini mengusap air mata para korban bencana besar di Sumatera, tetapi pemangku negara masih saja mengambil kebijakan yang tidak bijak bagi masyarakat dalam hal mengeksploitasi alam. Proyek geothermal di Sekincau-Suoh, Lampung Barat, hingga kini terus berjalan, meski mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil yang khawatir proyek ini akan meningkatkan risiko bencana di wilayah sekitar.
Di tengah krisis iklim yang cukup genting di Indonesia, perlindungan ekosistem alam seharusnya menjadi kebijakan prioritas. Alih-alih proyek nasional, eksploitasi alam yang mengenyampingkan hak asasi manusia nyatanya hanya memunculkan bencana. Pemerintah harus lebih peka, karena korban bukanlah sekadar angka yang muncul dalam laporan dan berita.
Geothermal pada dasarnya memanfaatkan panas dari dalam bumi yang kemudian diubah menjadi listrik. Namun, keberhasilan proyek ini sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang kuat, kajian ilmiah yang ketat, dan keterlibatan publik yang baik. Tanpa itu semua, risiko yang melekat pada proses eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dapat muncul ke permukaan dan menumbuhkan kekhawatiran besar bagi masyarakat.
“Pemerintah harus mencari sumber energi alternatif yang tidak merusak ekonomi rakyat, tidak membahayakan keselamatan warga, dan tidak mencederai ekosistem. Transisi energi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan masyarakat,” tegas Panji Nugraha, Sekjen DPP Laskar Lampung Indonesia, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, proyek geotermal kerap memprioritaskan target produksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sementara keselamatan, keberlanjutan hidup, dan martabat masyarakat adat di wilayah pengeboran justru terpinggirkan.
Dampak proyek ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mematikan. Panji menyoroti paparan gas beracun hidrogen sulfida yang dilepaskan dari aktivitas geotermal.
“Efeknya itu bahkan memberikan penyakit yang mematikan, salah satunya dari gas beracun hidrogen sulfida. Seperti di daerah Nusa Tenggara Timur itu banyak masyarakat adatnya yang menjadi korban dari gas beracun hidrogen sufida,” ujarnya.
Panji mengkritik narasi adaptasi iklim yang dinilainya tidak menyentuh akar persoalan. Menurutnya, adaptasi bukan solusi, melainkan mengelola dampak, bukan akar persoalan yang menyebabkan kerusakan, melanggengkan proyek ekstraktif, beban kerusakan iklim ditanggung rakyat.
“Menurut saya solusi yang harus dilakukan adalah menghentikan ekstraktivsme geotermal dan membatasi produksi,” tegasnya.
Senada dengan Panji, Pimpinan Redaksi salah satu media online, Pinnur Selalau, yang juga merupakan putra asli Lampung Barat, mengungkap strategi negara dalam meluaskan proyek geotermal di Sekincau-Suoh, Lampung Barat.
Pinnur Selalau mengatakan bahwa pemerintah terlebih dahulu menetapkan Sekincau-Suoh sebagai kawasan Panas Bumi untuk membuka jalan bagi ekspansi proyek di seluruh wilayah Lampung Barat.
“Setelah itu, sejarah mencatat berbagai penolakan dari berbagai elemen masyarakat atas proyek yang hendak merampas ruang hidup masyarakat banyak, hanya menimbulkan trauma dan luka bagi masyarakat melalui serangkaian pola intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi berulang,” katanya.
Menurutnya, berbagai elemen masyarakat yang menolak eksplorasi kerap dilabeli anti-pembangunan, dikriminalisasi, dan dihadapkan pada intimidasi aparat negara yang justru melindungi kepentingan korporasi.
“Kekerasan ini bukan insiden terpisah, melainkan bagian dari pola sistematis yang mengamankan kepentingan bisnis sambil membungkam hak konstitusional masyarakat untuk menyatakan pendapat, menjaga tanah leluhur, dan menolak kehancuran ekologis yang dibungkus dalam narasi kemajuan,” tegasnya.
Ancaman nyata proyek geothermal
Proses pembangunan proyek geothermal kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat yang terancam hak hidupnya. Dalam laporannya, WALHI mencatat banyak kejadian mengenai intimidasi warga yang menolak, gempa bumi,pencemaran air tanah, gagal panen, hilangnya biodiversitas endemik, hingga kejadian tragis menewaskan warga setempat yang disebabkan gas beracun dari ledakan pipa, telah menjadi daftar gelap proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP).
Risiko paling dikenal dari kegiatan geothermal adalah potensi timbulnya getaran kecil atau micro-earthquake akibat pengeboran sumur dalam. Meskipun biasanya tidak membahayakan, getaran ini dapat menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi, terutama jika terjadi berulang.
Selain itu, sumber geothermal mengandung gas seperti hidrogen sulfida (H₂S) yang berbau menyengat. Dalam kondisi normal, fasilitas geothermal memiliki sistem penangkap gas yang baik. Tetapi apabila terjadi kegagalan atau kebocoran, gas ini dapat mengganggu kesehatan warga, memicu iritasi pernapasan, atau menurunkan kualitas udara. Risiko lainnya termasuk perubahan aliran air tanah, potensi kontaminasi air, dan polusi suara akibat aktivitas pengeboran dan pengujian sumur yang berlangsung siang-malam.
Keputusan Menteri ESDM Nomor 2478 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi di Daerah Suoh-Sekincau, Kabupaten Lampung Barat,
menetapkan 33.333 hektar kawasan Sekincau-Suoh ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi. Di dalamnya termasuk hutan konservasi (paling dominan), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas 356.800 hektare, hutan lindung, hutan produksi terbatas, wilayah yang secara ekologis menjadi pusat penyimpanan air dan habitat penting flora-fauna endemik.
Geothermal memang peluang besar bagi masa depan energi Indonesia. Tetapi peluang itu hanya dapat diwujudkan jika keamanannya dijamin, hak masyarakat dihormati, dan tata kelola dilakukan dengan integritas tinggi. Energi bersih seharusnya tidak hanya membersihkan bumi dari emisi, tetapi juga memuliakan manusia yang hidup di sekitarnya. (**)
Editor : Elsa Azizah S.H.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar