Opini : Dari Ruang Rapat Bupati, 2 Program Nasional yang Bisa Ubah Nasib Warga

Penulisnya : Davi (Kabiro RadarCyberNusantara.Id LU)    

RadarCyberNusantara.Id | Layar zoom di Ruang Rapat Bupati Lampung Utara menyala. Di dalamnya: pembahasan 2 program nasional. Di luar layar: ribuan warga yang masih ngontrak, dan UMKM yang dagangannya belum bersertifikat halal. Senin (27/4/2026).

Kementerian Dalam Negeri menggelar evaluasi dukungan daerah untuk program 3 juta rumah dan sosialisasi jaminan produk halal. Pemkab Lampung Utara hadir, dipimpin Asisten Administrasi Umum bersama Forkopimda dan OPD terkait.

Kabar baiknya: Lampura tidak absen. Kabar yang lebih penting: apa setelah _zoom_ dimatikan?

3 Juta Rumah: Antara Angka dan Atap

Program 3 juta rumah adalah janji negara agar tak ada lagi keluarga tidur beralaskan tanah. Bagi Lampung Utara, ini berarti pekerjaan rumah: mendata warga yang benar-benar butuh, siapkan lahan, beresin perizinan yang sering berbelit.

Zoom meeting hari ini adalah titik start. Titik finisnya ada di lapangan: ketika warga Lampura bisa serah terima kunci rumah subsidi. Tantangannya nyata. Data sering meleset, lahan terbentur aset, dan warga takut ribet urus berkas.

Rapat virtual hanya akan jadi catatan di notulen jika Dinas Perkim dan camat tidak turun sampai ke RT. Karena rumah layak bukan dibangun dengan slide presentasi, tapi dengan batu bata.

Sertifikat Halal: Bukan Sekadar Stempel

Per tahun ini, produk makanan, minuman, dan sembelihan wajib halal. Bagi UMKM Lampura, ini bisa jadi berkah atau bencana.

Berkah jika Pemkab hadir: bantu biaya, fasilitasi pendamping, urus ke BPJPH. UMKM keripik pisang Kotabumi bisa tembus ritel modern. Bencana jika dibiarkan: dagangan ibu-ibu di pasar pagi bisa kena razia, gak bisa masuk e-katalog.

Sosialisasi di _zoom_ hari ini harus berubah jadi warung konsultasi di kantor kecamatan. Jemput bola ke pelaku usaha. Karena UMKM gak butuh seremoni, butuh pendampingan.

Dari Meeting ke Action. Dua program ini bertaruh pada satu kata: eksekusi.

Rapat dengan Kemendagri penting sebagai kompas. Tapi warga tidak makan kompas. Warga butuh hasil. Warga Lampura butuh kepastian kapan rumah subsidi dibangun. Penjual pempek di Pasar Sentral butuh tau cara daftar halal gratis.

Sinergi pusat-daerah yang dibahas di zoom hari ini baru akan terasa jika minggu depan Dinas Koperindag buka meja halal di CFD, atau Dinas Perkim tempel pengumuman pendaftaran rumah subsidi di kantor desa.

Sebab program nasional sebesar apa pun akan kandas jika berhenti di ruang rapat.

Senin itu, zoom sudah dimatikan. Sekarang giliran Lampura menyalakan mesin kerja. Biar 3 juta rumah tak hanya jadi angka, dan label halal tak hanya jadi wacana.

Lampung Utara : 27 April 2026.

Editor : Elsa Azizah S.H.