OPINI: Keracunan MBG, Saatnya Segera Memperbaiki Sistem Tata Kelola

Penulis : Pinnur Selalau (Pimred Media RadarCyberNusantara.Id)

Pada 24 Februari 2026 lalu, saat Program Makan Siang dan Susu Gratis sudah berjalan satu tahun lebih sebagai salah satu gebrakan program unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, saya menulis sebuah opini di Media RadarCyberNusantara.Id yang berjudul “Kualitas dan Kuantitas Makan Bergizi Gratis : Runtuhkan Kepercayaan Publik” (Baca Link Artikel Opini RadarCyberNusantara.Id)

Baca Juga

5 hari  lalu

Remaja 19 Tahun Diciduk di Pasar Malam, Polisi Ungkap Pelaku Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

15 Admin Elsa

Dalam tulisan tersebut saya telah menyuarakan kekhawatiran yang mendalam mengenai Kualitas dan Kuantitas program pemberian makan gratis yang kemudian dikenal menjadi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain isu kepergian dan dampaknya pada target, secara implisit saya menyoroti satu risiko krusial yang tidak kalah penting, yaitu isu keamanan pangan dan risiko kontaminasi makanan yang diberikan.

Kini, kekhawatiran tersebut berubah menjadi kenyataan pahit. Serangkaian Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan pasca-konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menghantui anak-anak sekolah kita. Kita menyaksikan ratusan siswa dan guru di SMAN 6 Kota Bandar Lampung mengalami mual, muntah, dan diare massal beberapa hari yang lalu.

Memang tiada gading yang tak terulang, negara sekelas Jepang yang telah puluhan tahun melaksanakan program makan siang gratis (program makan siang sekolah) pun pernah mengalami kejadian keracunan makanan yang terkontaminasi bakteri Salmonella Enteritidis pada tahun 2001.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pinnur Selalau : Ilmu Kesabaran Polisi Modern Jadi Wajah Nyata PRESISI, Penentu Masa Depan Indonesia

15 Admin RCN

Namun, Pemerintah Jepang menganggap hal ini sebagai kejadian yang serius yang diikuti dengan investigasi dan evaluasi yang menyeluruh. Tidak masuk akal rasanya jika kita membandingkan jumlah kejadian keracunan makanan ini dengan jutaan jumlah porsi MBG yang disalurkan di Provinsi Lampung karena jumlahnya akan terlihat kecil. Keselamatan anak, kerugiaan ekonomi yang ditimbulkan dan munculnya persepsi ketidakpercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab Pemerintah yang lalai hendaknya perlu dipertimbangkan dengan sangat serius.

Alih-alih berkaca pada akar masalah operasional yang nyata, kini justru muncul narasi yang menyalahkan para ahli gizi di lapangan, yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tampaknya, kontaminasi bakteri dan keracunan massal ini adalah bukti kegagalan profesi ini dalam merancang menu dan memastikan kendali bersama. Narasi ini keliru, tendensius, dan memfokuskan perhatian dari masalah sistemik yang sesungguhnya.

Penting untuk dipahami bahwa peran utama seorang ahli gizi seyogyanya adalah merancang menu standar yang memenuhi standar kecukupan gizi seimbang, disesuaikan dengan kebutuhan usia anak dan target perbaikan gizi. Ahli gizi mempunyai peran penting dalam memastikan menu harian memiliki asupan kalori, protein hewani, vitamin, dan mineral yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tentu saja dengan mempertimbangan pangan lokal yang tersedia setempat dan menghindari produk makanan yang diproses secara ultra (ultra-processed food) yang dikenal dengan makanan tinggi gula, garam dan lemak.

Setelah menu standar diserahkan, tanggung jawab berpindah ke tim yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan makanan mulai dari proses penerimaan bahan makanan mentah hingga pendistribusian makanan yang siap disajikan. Dalam sistem inilah tanggung jawab dipikul bersama untuk menjaga titik kritis kendali mutu dan keamanan pangan (food safety) dalam SPPG. Tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada 1 orang ahli gizi yang ditugaskan, apalagi dengan kapasitas penyelenggaraan makanan dengan jumlah >3000 porsi setiap hari.

Keracunan makanan, yang disebabkan oleh bakteri seperti E.coli dan Salmonella hampir selalu bermuara pada tiga titik kegagalan utama. Pertama, dari kegagalan dalam menjaga kebersihan personel yang memasak, peralatan dapur, atau sumber air (Higiene dan Sanitasi). Kedua, kegagalan dalam melakukan manajemen suhu yang kritis. Makanan yang dimasak dalam jumlah besar dan dibiarkan terlalu lama pada suhu berbahaya (antara 5°C-60°).

Misalnya, makanan yang dimasak pada malam hari untuk disajikan keesokan harinya adalah inkubator sempurna bagi perkembangan bakteri. Ketiga, proses pengemasan dan distribusi yang Buruk. Pengemasan makanan yang masih panas dalam wadah tertutup dapat memicu pertumbuhan kuman, seperti beberapa kasus yang dilaporkan di beberapa wilayah bahwa makanan MBG yang disajikan dilaporkan dalam kondisi dasar.

Singkatnya, makanan yang dirancang bergizi oleh ahli gizi akan berubah menjadi racun jika dikonsumsi dan didistribusikan dalam sistem yang abai terhadap standar higienitas dan keamanan pangan. Ini adalah kegagalan operasional di dapur yang perlu diperbaiki.

Perbaikan Sistem adalah Solusi, Bukan Blame Game

Upaya untuk memberikan bantuan kepada ahli gizi hanya akan memperkuat inti permasalahan, yaitu manajemen risiko keamanan pangan dalam skala besar. Jika pemerintah serius ingin melanjutkan program ini tanpa mengorbankan kesehatan anak, fokus evaluasi harus diarahkan pada:

1) Wajibkan setiap dapur SPPG untuk memiliki sertifikasi laik higiene dan sanitas (SLHS) di setiap SPPG dan menerapkan audit atau inspeksi berkala yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan setempat.

2) Seluruh personel yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi makanan harus menjalani pelatihan dan mematuhi Standard Operasional Prosedur (SOP) Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), terutama terkait manajemen suhu dan waktu penyajian.

3) Prioritaskan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dapur, memastikan sumber air yang layak, dan fasilitas distribusi yang terstandarisasi, sehingga makanan tidak lagi didistribusikan tanpa kontrol suhu.

4) Rekrut sumber daya manusia yang sesuai standar kapasitas dan kebutuhan untuk penyelenggaraan makanan massal.

Program MBG memiliki tujuan luhur untuk membangun sumber daya manusia unggul. Namun, tanpa landasan keamanan pangan yang kokoh, tujuan tersebut hanya akan menjadi janji kosong. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban dari kelemahan sistem yang sudah terprediksi. Sudah saatnya kita menghentikan permainan menyalahkan dan segera melakukan perbaikan sistem yang nyata.

Bandar Lampung : 27 April 2026.
Editor : Elsa Azizah S.H.