Kisah Puadi, Warga Lumpuh yang Luput dari PKH di Kotabumi Selatan

RadarCyberNusantara.Id | — Siang itu, matahari menyengat seng rumah Puadi (42) di Jalan Hi. Asni RT 02 LK 01, Kelurahan Tanjung Aman. Di ruang tamu sempit berukuran 2×3 meter, ia duduk di kursi kayu reot. Kakinya yang lumpuh sejak 3 tahun lalu digerakkan perlahan.

Dulu, setiap 3 bulan sekali, ia masih bisa tersenyum. Ada saldo ratusan ribu dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang mampir. Cukup untuk beli beras, obat nyeri, dan buku tulis anaknya yang masih SD.

Baca Juga

4 hari  lalu

Diduga Tutupi Kebobrokan Penggunaan Dana BOS, Kepsek SMKN 1 TBT Berusaha Suap Wartawan Saat Diminta Konfirmasi

63 Admin RCN

Sekarang, saldo itu nol. Namanya hilang dari daftar.

“Saya gak ngerti. Katanya dicoret. Padahal keadaan saya begini. Kerja gak bisa, istri cuma buruh cuci. Anak mau jajan aja saya gak sanggup,” ujarnya, suaranya bergetar, Senin (4/5/2026).

Puadi bukan satu-satunya. Di gang-gang sempit lainnya mungkin ada cerita serupa berseliweran. Warga kurang mampu yang luput, sementara desas-desus “orang mampu masih dapat” menguat. Kecemburuan sosial pelan-pelan menggerogoti.

Baca Juga

6 hari  lalu

Jalan Kubangan di Way Abung Tiga: Saat Roda Singkong Beradu dengan Lubang dan Nasib

172 Admin Elsa

Lalu, di mana masalahnya?

Alifia, pendamping PKH Kecamatan Kotabumi Selatan, angkat bicara. Nadanya hati-hati. “Kami selaku pendamping tidak bisa mengusulkan bantuan PKH atau memutus bantuan PKH. Kembali lagi mekanismenya adalah musyawarah desa terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia membeberkan alurnya, usulan warga harus dibahas di Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel). Hasilnya diinput operator desa ke aplikasi SIKS-NG milik Kemensos. “Kalau tidak diusulkan di musyawarah, atau data tidak diinput operator, kami pendamping tidak bisa apa-apa.” Terang nya

Artinya, nasib Puadi ditentukan di ruang rapat kelurahan. Di meja-meja tempat data dibaca, divalidasi, lalu diputuskan.

Di sinilah celahnya. Lemahnya pengawasan dan validasi data di tingkat kelurahan diduga jadi biang kerok. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sering tidak di-update. Warga yang ekonominya membaik masih tercantum. Warga seperti Puadi, yang kondisinya memburuk karena lumpuh, justru terlempar.

“Harusnya ada verifikasi lapangan. Jangan cuma data di atas kertas. Turun, lihat rumahnya, tanya tetangganya,” kata seorang tokoh masyarakat Tanjung Aman yang enggan disebut nama.

Pendamping PKH pun hanya bisa menyarankan “Warga yang belum menerima bantuan segera diusulkan melalui operator kelurahan agar dapat masuk ke dalam sistem.”

Bagi Puadi, sistem itu terlalu jauh. Ia tak paham apa itu SIKS-NG. Ia tak tahu kapan musyawarah desa digelar. Ia hanya tahu perut anaknya lapar dan kakinya tak bisa lagi jadi kuli bangunan.

Kini, bola ada di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Masyarakat berharap Dinsos tidak hanya menunggu laporan dari bawah. Turun langsung, verifikasi door-to-door, memastikan bantuan PKH benar-benar menyentuh yang paling berhak.

Sebab di setiap nama yang luput dari daftar, ada perut yang kosong. Ada anak yang terancam putus sekolah. Ada kecemburuan yang bisa membakar kerukunan.

Kasus Puadi adalah alarm. Bahwa program sebesar PKH bisa gagal, bukan karena anggarannya kurang, tapi karena mata dan hati kita gagal melihat orang-orang seperti dia. (Davi)