LPAKN RI Projamin Pertanyakan Komitmen APH, Minta Polda Lampung Bertindak Tegas Terhadap Tambang Diduga Ilegal Tanggamus

RadarCyberNusantara.Id | Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) wilayah Projamin kembali menyoroti maraknya dugaan aktivitas pertambangan batu ilegal yang diduga telah beroperasi secara masif sejak tahun 2021 di wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Dalam kesempatan ini, LPAKN RI secara tegas mempertanyakan komitmen Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberantas praktik ilegal tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

Tiga Hari Dilantik, Lurah Kotabumi Ilir Langsung Basmi Gunung Sampah Bareng Warga

86 Admin RCN

“Lembaga menekankan agar penegakan hukum tidak hanya berlaku tegas bagi rakyat kecil, namun jangan sampai “ciut” atau lemah ketika berhadapan dengan pemodal besar atau oknum yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik,” ujar Helmi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, aktivitas tambang tersebut diduga telah menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Kerugian tersebut meliputi kerusakan ekosistem hutan, pencemaran serta kerusakan lingkungan laut yang cukup parah. Selain itu, akses jalan darat di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat lalu lintas alat berat dan angkutan material tambang.

“Kami menemukan fakta bahwa tambang ini diduga beroperasi tanpa izin yang jelas dan sudah berlangsung lama sejak tahun 2021. Dampaknya sangat nyata, hutan rusak dan laut tercemar,” ungkap perwakilan lembaga, Sabtu (30/05/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

PLN UID Lampung Siaga Menjaga Keandalan Listrik Idul Adha 1447H

17 Admin Elsa

Lebih jauh, lembaga juga menyoroti dugaan kerugian keuangan negara dan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Diduga, karena operasional yang tidak legal tersebut, daerah tidak mendapatkan pemasukan yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

Kekhawatiran lain yang disampaikan adalah dugaan penggunaan bahan peledak atau dinamit dalam proses penambangan. Hal ini ditakutkan tidak hanya merusak struktur tanah dan karang, tetapi juga mematikan biota laut dan ikan-ikan di perairan sekitar, yang tentu saja mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.

*MEMINTA TINDAKAN TEGAS KAPOLDA LAMPUNG*

Merespon situasi ini, LPAKN RI memohon agar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung dapat segera meninjau lokasi kejadian atau memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan.

“Kami juga berharap Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung dapat segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab demi menghentikan kerusakan yang semakin parah dan memulihkan kerugian negara. Hukum harus berlaku sama, tidak boleh pilih kasih. Jangan hanya galak kepada yang kecil, tapi takut atau lemah kepada yang besar dan berduit,” tegasnya.

“Kami berharap adanya tindakan hukum yang nyata dan cepat agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut dan keadilan bisa ditegakkan,” pungkasnya.

RESPON HUMAS POLDA LAMPUNG

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari belum memberikan keterangan resminya. | Tim.