Lampung Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Menteri PPPA Soroti Tantangan Pengasuhan di Era Digital
RadarCyberNusantara.Id | – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya membangun ekosistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat menyambut kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, dalam Rapat Koordinasi bersama Forum Puspa, Forum Anak Daerah (FAD), Puspaga, PATBM, dan Dinas PPPA Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Abung Balai Keratun, Minggu (26/7/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran Menteri PPPA RI di Provinsi Lampung. Menurutnya, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan.
”Kehadiran beliau menjadi simbol bahwa Lampung ini tentu saja menjadi perhatian, dan memang kami memang butuh sekali genggaman tangan, butuh sekali untuk bisa dikawal betul oleh Ibu Menteri dalam menjalankan apa yang menjadi tugas perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ujar Wagub Jihan.
Wagub menjelaskan bahwa isu perempuan dan anak di Lampung tidak lagi sekadar menjadi program dinas formal, melainkan telah didorong menjadi sebuah gerakan sosial bersama. Salah satu bentuk aksi nyata yang baru saja dilaksanakan adalah gerakan partisipasi keluarga saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
”Baru saja kita selesai melakukan gerakan bersama untuk mengawal peserta didik kita dalam MPLS dalam gerakan ‘Ayah Mengantar Anak ke Sekolah’ dan antusiasmenya cukup luar biasa Ibu Menteri di Provinsi Lampung. Saya menyaksikan pagi-pagi, anak-anak sekolah kita, anak-anak peserta didik diantar oleh ayahnya,” jelasnya.
Guna memperluas jangkauan program hingga ke pelosok, Pemprov Lampung terus mengembangkan inovasi terintegrasi bernama Program Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Menuju Indonesia Emas atau yang disingkat Desa TAPIS. Program ini dibarengi dengan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui Bimbingan Teknis Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
”Di Lampung sendiri Ibu Menteri, angka perempuan yang menjadi kepala keluarga menurut data sekitar 9 sampai 11 persen, cukup banyak. Dan ini perlu kita tata ekosistemnya agar mereka punya peluang lebih baik dalam mengembangkan kapasitas mereka sebagai kepala keluarga perempuan. Maka keluarga dengan intervensi ini, kami berharap keluarga akan lebih kuat,” tutur Wagub.
Di sisi hak sipil dan partisipasi publik anak, Pemerintah Provinsi Lampung telah memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah di seluruh Kabupaten/Kota. Selain itu, hadir pula Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk membekali para orang tua dengan pola pengasuhan (parenting) yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan teknologi.
”Kami percaya bahwa anak-anak bukan hanya objek pembangunan, mereka adalah bagian dari solusi bangsa. Mereka memiliki hak untuk didengar, untuk berpendapat, dan juga berkontribusi terhadap lingkungan sekitar,” tegas Wagub Jihan.
Terkait dengan penanganan tindak kekerasan dan perundungan (bullying), Pemerintah Provinsi Lampung memegang prinsip zero tolerance. Penguatan layanan dilakukan melalui optimalisasi UPTD PPA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang juga berkolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kanwil Kemenkumham.
”Di sisi perlindungan pun komitmen kami sangat jelas. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kami terus memperkuat layanan mulai dari pendampingan hukum, pendampingan psikologis hingga rehabilitasi,” tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Wagub Jihan berharap kunjungan kerja Menteri PPPA RI dapat memberikan arah serta masukan strategis demi memajukan kualitas hidup perempuan dan anak di Lampung.
”Kami ingin setiap perempuan punya kesempatan untuk berkembang, punya akses yang sama. Kami ingin setiap anak tumbuh juga tanpa rasa takut, dan kami ingin setiap keluarga menjadi tempat pertama yang menghadirkan kasih sayang, pendidikan, dan juga harapan,” pungkas Wagub.
Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Fauzi menyoroti besarnya proporsi perempuan dan anak yang mencapai dua pertiga dari total populasi Indonesia berdasarkan data BPS, yaitu perempuan sebesar 49,4 persen dan anak-anak sebesar 31,6 persen.
”Artinya perempuan dan anak memiliki posisi dan peran yang sangat strategis untuk Indonesia ke depan, khususnya untuk 2045. Karena anak-anak kita hari ini adalah pemimpin Indonesia masa depan. Bagaimana anak-anak Indonesia memimpin di 2045 tergantung bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita pada hari ini,” tegas Arifah Fauzi.
Menteri PPPA memaparkan data SIMFONI PPA sepanjang tahun 2025 yang mencatat 35.020 kasus kekerasan dengan total 36.920 korban. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas fakta bahwa tempat kejadian terbanyak justru berada di dalam rumah tangga, di mana pelaku kekerasan dominan merupakan orang terdekat korban.
Arifah Fauzi juga menekankan munculnya tantangan era digital, khususnya kecanduan gawai dan paparan konten pornografi yang berdampak berat pada kesehatan mental anak. Ia mengingatkan bahwa pola pengasuhan tidak boleh berhenti dan harus beradaptasi secara dinamis sesuai perkembangan zaman guna membentengi karakter anak.
”Kita enggak bisa membentengi anak kita dengan dinding atau pagar beton yang tinggi, mereka tetap punya cara bagaimana mereka bisa melewati dinding itu. Maka benteng yang harus kita berikan adalah benteng yang ada di dalam hati anak-anak kita. Kalau dia tahu bahwa itu sesuatu tidak baik, dia akan mencoba untuk meninggalkan,” tambah Menteri PPPA.
Menteri PPPA selanjutnya memberikan apresiasi khusus kepada Provinsi Lampung atas capaian pembentukan UPTD PPA yang telah terbentuk 100 persen di seluruh kabupaten/kota, seraya mendorong peningkatan kualitas layanan, sarana prasarana, serta SDM pendamping. Selain itu, Ia mendorong optimalisasi program “Kemudi” untuk menjembatani rekomendasi Suara Anak Indonesia langsung kepada para pengambil kebijakan di tingkat daerah. (Pemerintah Provinsi Lampung).
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar