Saling Lempar Tupoksi di Tengah Kemiskinan Ekstrem: Laskar Lampung Utara Siap “Kepung” Kantor Dinsos

RadarCyberNusantara.Id | – Alih-alih menyelesaikan masalah, jawaban Kepala Dinas Sosial Lampung Utara justru memantik bara baru. Di tengah sorotan kasus Mbah Suminem, lansia sebatang kara di Desa Bindu yang belum memiliki jamban, Kadinsos Imam Hanafi memilih berlindung di balik batasan tupoksi.

Pernyataan itu memicu gelombang kecaman. DPC Laskar Lampung Utara menilai sikap defensif itu sebagai bentuk kegagalan negara hadir untuk rakyat paling miskin.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bupati Hamartoni Gandeng Baznas RI, Fokus Perkuat Program Kesejahteraan Warga

41 Admin Elsa

Lewat pesan singkat WhatsApp, Rabu 29/7/2026, Imam Hanafi menepis tuntutan agar Dinsos membangunkan jamban untuk Mbah Suminem.

“Mengapa kok geram bang, tugas kami Dinsos bukan buat jamban/toilet, itu tupoksi Perkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman),” ujar kadissos

Imam berdalih Dinsos saat ini fokus pada urusan data. Ia menyebut DTKS telah berganti menjadi DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sosialisasi, katanya, sudah dilakukan ke operator SIKS-NG, kepala desa, lurah, camat, hingga pendamping PKH. Rapat antar-instansi juga sudah digelar.

Baca Juga

2 hari  lalu

Diduga Abaikan Standar IPAL, SPPG Kampung Baru Kotim Disorot: Limbah Dikhawatirkan Cemari Sungai dan Ancam Wisata Wai Lalaan

20 Admin RCN

Namun penjelasan berbasis data dan administrasi itu tidak meredakan amarah.

Ketua DPC Laskar Lampung Utara, Adi Candra, langsung “men-skakmat” jawaban Kadinsos. Baginya, dalih tupoksi adalah cara birokrasi cuci tangan.

“Kedaruratan kemiskinan ekstrem tidak bisa diselesaikan dengan saling lempar tanggung jawab antar-meja birokrasi. Data dan rapat tidak akan merubah nasib warga yang hak dasarnya terabaikan,” tegas Adi.

Menurut Adi, Dinas Sosial adalah garda terdepan. Jika menemukan kasus darurat seperti Mbah Suminem, Dinsos seharusnya menjadi “motor” yang bergerak cepat dan menjembatani dengan dinas teknis seperti Perkim, PU, atau Kesehatan.

“Jangan setelah kasih sembako lalu lepas tangan. Itu namanya kerja formalitas. Padahal yang dibutuhkan warga adalah solusi, bukan sekadar paket yang habis dalam 3 hari,” sindirnya.

Adi menyebut, logika “bukan tupoksi kami” adalah bukti nyata rapuhnya koordinasi antar-OPD dan matinya kepekaan sosial di jajaran birokrasi.

Kekecewaan terhadap jawaban normatif Kadinsos membuat Laskar Lampung Utara mengambil sikap. Mereka tidak akan lagi menunggu di balik surat dan rapat.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat birokrasi yang kaku di tengah penderitaan rakyat. Dalam waktu dekat, Laskar Lampung Utara akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Sosial,” kata Adi.

Aksi tersebut, kata dia, untuk menuntut tiga hal: ketegasan sikap, transparansi penggunaan anggaran sosial, dan evaluasi total terhadap kinerja jajaran Dinsos.

“Kami ingin lihat, pejabat masih punya hati atau tidak. Kalau tidak sanggup melayani orang miskin, lebih baik mundur,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lampung Utara belum membuahkan hasil. Pihak Perkim belum memberikan keterangan resmi terkait siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembangunan sanitasi bagi warga miskin ekstrem seperti Mbah Suminem.

Publik kini menunggu. Apakah polemik ini akan berakhir dengan solusi, atau justru berakhir dengan warga yang terus terpaksa BAB di kebun karena birokrasi sibuk berdebat soal tupoksi.

Penulis: Davi