Dugaan Mark-Up Dana Revitalisasi SDN 2 Kejadianlom Resmi Dilaporkan ke Kejari Tanggamus

RadarCyberNusantara.Id | Laporan dugaan pelanggaran keuangan negara terkait pembangunan revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Kejadianlom, Kecamatan Cukuh Balak, dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar, telah resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Sebelumnya, pemberitaan terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menyebar luas di media daring. Sejumlah temuan di antaranya penggunaan pasir yang tidak memenuhi standar kualitas, serta pemasangan dinding hebel yang langsung diaci tanpa melalui proses plesteran terlebih dahulu.

Baca Juga

5 hari  lalu

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Pemprov Lampung Ajak Masyarakat Rawat Persatuan di Tengah Arus Digital

58 Admin Elsa

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia – Profesional Jaringan Mitra Negara (LPAKN RI PROJAMIN) secara resmi melaporkan Kepala SDN 2 Kejadianlom berinisial IML ke Kejaksaan Negeri Tanggamus.

“Kami dari LPAKN RI PROJAMIN resmi melaporkan Kepala Sekolah tersebut yang diduga melakukan praktik mark-up anggaran pada kegiatan pembangunan revitalisasi,” ujar Dayat, perwakilan lembaga tersebut.

Dayat menjelaskan, seluruh temuan diperoleh melalui penyelidikan langsung di lokasi, serta konfirmasi kepada tenaga pelaksana dan pihak sekolah. Rincian dugaan pelanggaran meliputi:

Baca Juga

4 hari  lalu

Diduga Pakai Kusen Bekas dan Material Tidak Sesuai Standar; Dinding Tanpa Plesteran — Lembaga Akan Lapor ke Aparat Penegak Hukum

89 Admin Elsa

– Penggunaan material pasir yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas;
– Pengerjaan dinding tembok yang tidak sesuai ketentuan teknis maupun RAB;
– Dugaan mark-up harga pada material baja ringan dan plafon;
– Penggantian spesifikasi kusen jendela: seharusnya menggunakan bahan aluminium berkualitas tinggi, namun diduga memakai kayu, serta tidak seluruhnya diperbarui melainkan menggunakan kusen bekas.

“Kami memohon kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Kasipidsus untuk menindaklanjuti laporan ini secara menyeluruh. Kami menduga adanya mark-up harga bahan bangunan yang berpotensi merugikan keuangan negara serta merugikan masyarakat setempat,” pungkas Dayat.