LAPOR PAK KADIS! Anggaran Publik Bukan Sekadar Angka, Mutu Drainase Tegineneng Dipertanyakan
RadarCyberNusantara.Id | Dugaan persoalan transparansi serta kualitas pembangunan talut atau saluran drainase di Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus menjadi sorotan masyarakat setempat. Pekerjaan dengan panjang sekitar 300 meter ini menuai sejumlah kritik setelah ditemukan beberapa kondisi fisik yang dinilai memerlukan pemeriksaan teknis secara mendalam.
Minimnya Informasi Proyek, Warga Pertanyakan Transparansi
Sejumlah warga mengaku tidak mengetahui identitas pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Menurut keterangan mereka, papan informasi proyek yang seharusnya menampilkan sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana dan jadwal pengerjaan juga tidak terpasang di lokasi pekerjaan.
“Kami bahkan tidak mengenal para pekerja di lokasi,” ujar salah satu warga Pekon Tegineneng.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, salah satu pegawai Kecamatan Limau menyampaikan dugaan bahwa proyek ini berada di bawah naungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.
“Talut di Tegineneng itu merupakan pekerjaan program dari pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Meski begitu, rincian paket pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak serta identitas pihak pelaksana masih memerlukan konfirmasi resmi dari instansi terkait.
Aktivis Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Teknis Pekerjaan
Sorotan serupa disampaikan Aji, aktivis sosial Kecamatan Limau, setelah melakukan peninjauan lapangan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia menilai kondisi fisik hasil pekerjaan menimbulkan keraguan terkait metode pelaksanaan dan standar kualitas konstruksi yang diterapkan.
“Kami mengamati bahwa bagian konstruksi tidak digali sesuai ketentuan, batu hanya ditempel secara sederhana dan adukan semen pasir jauh dari standar. Bahkan kami bisa melepaskan bagian konstruksi tersebut hanya dengan congkelan tangan,” jelas Aji.
Pernyataan ini merupakan hasil pengamatan awal di lapangan. Pembuktian adanya penyimpangan spesifikasi memerlukan pemeriksaan teknis yang merujuk pada gambar kerja, dokumen kontrak serta standar konstruksi yang berlaku.
Apabila dugaan ketidaksesuaian terbukti, proyek tersebut berisiko mengalami kerusakan dini, menurunkan masa manfaat bangunan dan menimbulkan biaya perbaikan tambahan yang membebani anggaran publik.
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung Diminta Segera Bertindak
Aji meminta Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung memberikan perhatian serius dan segera menginisiasi pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek drainase tersebut.
“Jangan sampai masyarakat berasumsi negatif dan menilai proyek infrastruktur ini hanya sebagai sarana untuk mengeruk keuangan negara,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah wajib memastikan setiap proyek infrastruktur dilaksanakan secara transparan, profesional dan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Anggaran Publik Harus Menghasilkan Kualitas yang Terukur
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan papan informasi proyek, tetapi juga menyentuh kualitas hasil pembangunan dan pertanggungjawaban penggunaan dana negara.
Keberhasilan penyerapan anggaran tidak dapat dinilai hanya dari selesainya pekerjaan atau terserapnya dana. Kualitas konstruksi, ketahanan bangunan, biaya pemeliharaan serta manfaat nyata bagi masyarakat menjadi indikator penilaian yang tidak kalah penting.
Oleh karena itu, pemeriksaan menyeluruh perlu mencakup kondisi fondasi, metode pemasangan batu, kualitas adukan semen pasir, dimensi konstruksi serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan dokumen perencanaan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, instansi berwenang wajib menjelaskan langkah perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, identitas resmi paket pekerjaan, nilai anggaran, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas serta tanggapan resmi dari Dinas BMBK Provinsi Lampung belum diperoleh oleh redaksi.
Anggaran publik bukan sekadar angka yang harus terserap, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Transparansi membuka ruang pengawasan, pengawasan menjaga kualitas, dan kualitas menentukan apakah pembangunan benar‑benar bermanfaat bagi masyarakat atau justru menjadi beban keuangan di masa mendatang.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan ini untuk menyampaikan klarifikasi secara resmi.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar