RadarCyberNusantara.Id |- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Raja Lintas Suku dan Agama, H. Rudi Suntari, M.Si., menyampaikan keberatan atas dugaan keterlibatan nama besar institusi TNI dalam kegiatan komunitas Trailmadia. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama setelah muncul pengakuan bahwa kegiatan tersebut pernah membawa nama Kodim 0205 Tanah Karo hingga Kodam I/Bukit Barisan.
Rudi menegaskan, penggunaan nama institusi TNI dalam suatu kegiatan, terlebih jika berkaitan dengan kepentingan bisnis atau komersial, tidak boleh dilakukan tanpa kejelasan dan sepengetahuan pihak yang bersangkutan.
“Kami tidak bisa menerima begitu saja pernyataan dari komunitas Trailmadia. Dalam pengakuan mereka, disebutkan bahwa pernah membawa nama Kodim 0205, bahkan nama besar Kodam I/Bukit Barisan. Ini persoalan serius yang harus mendapatkan penjelasan secara terbuka,” tegas H. Rudi Suntari. Jumat (20/11/2026).
Atas dasar itu, ia meminta Pangdam I/Bukit Barisan maupun Dandim 0205 Tanah Karo memberikan klarifikasi kepada publik mengenai sejauh mana institusi TNI mengetahui kegiatan tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan apakah kegiatan itu memang diketahui, mendapat persetujuan, atau bahkan melibatkan institusi TNI secara langsung.
“Jika memang pihak Kodim maupun Kodam tidak mengetahui kegiatan tersebut, sementara nama dan kewibawaan institusi dibawa-bawa untuk kepentingan tertentu, apalagi berkaitan dengan bisnis, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada pemeriksaan dan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain mempertanyakan penggunaan nama institusi TNI, Rudi juga menyoroti keberadaan alat berat jenis excavator yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Ia mempertanyakan dari mana alat berat itu berasal, siapa pihak yang menyediakannya, serta siapa yang memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan tersebut.
Baginya, persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak berhenti hanya pada pihak penyelenggara kegiatan. Ia menduga ada sejumlah pihak lain yang perlu dimintai keterangan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa tersebut.
Rudi juga menegaskan bahwa permohonan maaf yang disertai kegiatan penanaman kembali pohon belum cukup untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
Menurutnya, pohon-pohon yang rusak bukanlah tanaman yang tumbuh dalam waktu singkat, melainkan hasil proses alam selama puluhan tahun. Karena itu, upaya pemulihan lingkungan harus dilakukan secara serius, terukur, dan bertanggung jawab.
“Kami tidak bisa menerima jika persoalan ini hanya diselesaikan dengan permohonan maaf dan menanam kembali pohon-pohon yang sudah rusak. Pohon-pohon tersebut tumbuh selama puluhan tahun. Kerusakan lingkungan tidak bisa dianggap selesai hanya dengan kegiatan seremonial penanaman pohon,” ungkapnya.
Lebih jauh, Rudi mengingatkan agar kegiatan yang dikemas secara besar-besaran dan terkesan eksklusif tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan atau kesenangan bagi kelompok tertentu yang memiliki kemampuan finansial.
Ia mempertanyakan apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas atau justru hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki sumber daya ekonomi.
“Kami tidak ingin kegiatan seperti ini menjadi kegiatan wah yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang berduit dan memiliki kepentingan tertentu. Jangan sampai masyarakat justru harus menanggung dampak kerusakan lingkungan, sementara manfaat kegiatan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu,” tutup H. Rudi Suntari.
Ia berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara transparan, melakukan pemeriksaan menyeluruh, serta memastikan adanya pertanggungjawaban atas setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.
(Redaksi)
Tidak ada komentar