Empat Tersangka Ditahan, Kejari Lampung Tengah Bongkar Dugaan Korupsi Jalan Rp14,9 Miliar

waktu baca 3 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 11:30 4 Admin Elsa

RadarCyberNusantara.Id |- Tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Tengah menetapkan empat orang tersangka sekaligus melakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir – Tanggul Angin Tahun Anggaran 2025.

Proyek tersebut berada di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Kabupaten Lampung Tengah, dengan pagu anggaran Rp15 miliar dan nilai kontrak Rp14.935.000.000. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode pengadaan e-purchasing.

Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan pada Jumat, 20 November 2026, setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penyidikan perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026.

Dalam proses penyidikan, kejaksaan telah memeriksa 12 saksi serta menyita sejumlah dokumen terkait proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Penyidik mendalami dugaan penyimpangan pada dua tahapan utama.

Pertama, tahap pengadaan. Penyidik menelusuri dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing.

Kedua, tahap pelaksanaan pekerjaan. Penyidik menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan antara kontrak dengan kondisi faktual di lapangan.

Dugaan penyimpangan pada dua tahap tersebut kini menjadi bagian dari konstruksi perkara untuk mengungkap peran masing-masing pihak.

Berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing dalam rangkaian pengadaan maupun pelaksanaan proyek, Kejari Lampung Tengah menetapkan empat tersangka sebagai berikut:

IH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, HTS, selaku pelaksana pekerjaan, DEP, pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan ES, selaku konsultan pengawas.

Keempat tersangka ditahan pada hari yang sama dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas IIB Gunung Sugih untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan sementara mengungkap indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90 atau sekitar 45,16 persen dari nilai kontrak Rp14.935.000.000. Angka tersebut berasal dari pagu anggaran sebesar Rp15 miliar. Besarnya indikasi kerugian tersebut menjadi sorotan serius, karena proyek peningkatan jalan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk menunjang mobilitas, akses ekonomi, dan kelancaran aktivitas warga.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam menjaga keuangan negara serta memastikan pembangunan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Rita menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan.

Rita juga menegaskan komitmen institusinya untuk menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Ia menyampaikan bahwa uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kejari Lampung Tengah memastikan proses penegakan hukum terhadap perkara tersebut akan terus berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa proyek pembangunan yang dibiayai uang rakyat bukan sekadar formalitas administrasi maupun angka dalam dokumen kontrak, melainkan harus diwujudkan dalam pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. (Dv)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Dapatkan Berita Pilihan Di Whatsapp Untuk Anda.

 

Close Welcome Bar
error: Content is protected !!