Skandal Pungli Disdik Bandar Lampung Makin Parah: Setoran Rp500 Ribu per Pengajuan BOS, Sekolah Jadi Sapi Perahan

waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Nov 2026 18:38 2 Admin Elsa

RadarCyberNusantara.Id |– Dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandar Lampung bukan lagi sekadar isapan jempol. Sejumlah narasumber menyebut praktik itu telah berjalan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Bahkan, oknum pejabat diduga meminta setoran Rp500 ribu setiap kali kepala sekolah mengajukan perubahan belanja atau anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Praktik ini disebut sudah berlangsung lama dan menyeret nama mantan Kepala Disdik berinisial EA, yang tak lain saudara kandung Walikota Bandar Lampung.

Berdasarkan penelusuran wartawan, pengajuan perubahan belanja dan anggaran BOS rata-rata dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun oleh masing-masing kepala sekolah. Dengan jumlah kepala sekolah SD sebanyak 166 satuan, sekali putaran pungutan saja nilainya sudah lebih dari Rp80 juta.

“Jika dalam satu tahun rata-rata satu kepala sekolah mengajukan tiga kali, total dugaan pungutan bisa menyentuh Rp240 juta,” ujar salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (14/11/2026).

Narasumber itu membongkar, uang Rp500 ribu tidak hanya mengalir ke oknum pejabat tingkat kabid. Para kepala sekolah diduga juga harus menyetorkannya hingga ke tingkat Kepala Dinas.

“Modusnya macam-macam, mulai dari pungutan perpisahan pengawas hingga setoran setiap kali pengajuan perubahan anggaran dana BOS,” ujarnya.

Yang membuat kasus ini makin nendang, mantan Kadisdik EA diduga ikut terlibat. Meski sudah tidak menjabat, EA disebut masih mampu mengendalikan roda kerja dinas karena faktor kekerabatan dengan Walikota Bandar Lampung.

“Pengaruhnya masih sangat kuat. Ini yang membuat para kepala sekolah tidak berani melawan,” kata narasumber.

Dugaan pungli tidak berhenti di situ. Sumber yang sama menyebut ada pungutan lain berkedok pendampingan Tim Hukum. Setiap sekolah negeri dari tingkat TK, SD, dan SMP diwajibkan menyetor Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per sekolah per bulan.

“Sekolah benar-benar jadi sapi perahan. Dana BOS yang seharusnya untuk peserta didik, malah tersedot untuk kepentingan oknum,” tegasnya.

Praktik ini dinilai sangat merugikan dunia pendidikan. Dana yang seharusnya fokus untuk kebutuhan siswa justru terpotong untuk memenuhi permintaan pihak tak bertanggung jawab.

“Ini beban berat bagi kepala sekolah. Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat,” ujarnya.

Narasumber pun mendesak aparat penegak hukum, Inspektorat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung.

“Saya minta KPK dan aparat penegak hukum di Lampung segera mengusut tuntas. Jangan biarkan dunia pendidikan jadi lahan basah pungli,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya mengonfirmasi pihak Disdik Kota Bandar Lampung dan Sekretariat Pemkot Bandar Lampung.

Namun, belum ada tanggapan resmi. Wartawan juga mencoba menghubungi EA melalui pesan singkat, namun belum dijawab.

Sesuai asas praduga tak bersalah, semua pihak yang disebut masih memiliki hak untuk membantah. Namun, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS serta anggaran pendidikan di Kota Bandar Lampung harus segera dipastikan. Jika dugaan ini terbukti, para pelaku harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Dapatkan Berita Pilihan Di Whatsapp Untuk Anda.

 

Close Welcome Bar
error: Content is protected !!