Komitmen Kapolri: Laporan Korban Harus Ditangani, Bukan Dipersulit! Praktisi Hukum Darmawan S.H.,M.H., Sampaikan Apresiasi

RadarCyberNusantara.Id | Praktisi Hukum sekaligus Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Pembela Wartawan Republik Indonesia (LBH PWRI) dan juga Ketua DPD PWRI Lampung, Darmawan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam membenahi pelayanan kepolisian, khususnya terkait penanganan laporan masyarakat dan perlindungan terhadap korban tindak pidana, Sabtu (14/11/2026).

Darmawan menilai, komitmen Kapolri yang menegaskan bahwa laporan polisi merupakan harapan korban atas kehadiran negara adalah pesan penting bagi seluruh jajaran kepolisian. Sebab, masyarakat yang datang melapor bukan sekadar membutuhkan tanda bukti laporan, tetapi juga mengharapkan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Mantan Kepalo Tiyuh Indraloka II Tubaba Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Rp402 Juta

34 Admin Elsa

Komitmen tersebut disampaikan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti fenomena No Viral No Justice dan menegaskan bahwa laporan masyarakat harus diverifikasi, ditangani, diberikan informasi perkembangannya, serta diselesaikan sesuai ketentuan hukum.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam program 100 hari kerja Kapolri, yang antara lain mencakup pembenahan pelayanan publik, peningkatan kualitas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), penanganan tunggakan perkara, transparansi perkembangan perkara, serta penghapusan praktik pungutan dan pelayanan transaksional.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri juga hadir dalam forum pengawasan dan pembahasan penegakan hukum bersama DPR RI.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kajari Kotabumi Beri Sosialisasi Hukum Anti Korupsi Kepada 90 Kepala Sekolah SMP di Lampung Utara

44 Admin Elsa

Darmawan: Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendirian

Darmawan menegaskan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan secara nyata oleh seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pelapor maupun korban juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara sesuai ketentuan hukum, tanpa harus mencari akses informal atau berulang kali mempertanyakan nasib laporannya.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban tindak pidana justru harus menghadapi kesulitan baru ketika mencari keadilan. Laporan polisi adalah harapan masyarakat kepada negara. Karena itu, setiap laporan harus ditangani secara serius, profesional, dan transparan,” tegas Darmawan.

Ia juga menekankan bahwa penghapusan fenomena No Viral No Justice harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar slogan atau pernyataan di forum resmi.

PWRI Dukung Pembenahan dan Profesionalisme Polri

DPP LBH PWRI dan DPD PWRI Lampung menyatakan dukungannya terhadap upaya pembenahan institusi Polri, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melindungi hak-hak korban, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, komitmen tersebut harus diikuti pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Kewenangan besar yang dimiliki aparat penegak hukum harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

“Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dibangun melalui tindakan nyata. Bukan hanya dari apa yang disampaikan pimpinan, tetapi dari bagaimana setiap anggota melayani masyarakat, menerima laporan, menangani perkara, dan memberikan kepastian hukum,” tambah Darmawan.

Ia berharap seluruh jajaran kepolisian dapat menerjemahkan arahan Kapolri menjadi perubahan nyata sehingga masyarakat tidak lagi merasa takut, dipersulit, ataupun diabaikan ketika mencari perlindungan hukum.

LBH PWRI: Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan Untuk Rakyat. | Pnr.