Per Hari Ini Sudah 346 Dapur SPPG Berhenti Beroperasi
RadarCyberNusantara.Id | Episode ke-16 drama BGN. Nakhoda baru BGN sudah dilantik Prabowo. Masalah bukan berhenti, malah semakin tajam. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Hingga 8–9 Juni 2026, tercatat sedikitnya 346 dapur SPPG di berbagai provinsi Indonesia resmi berhenti beroperasi akibat dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair. Dana itu sekarang lebih misterius dari keberadaan kaus kaki yang hilang sebelah setelah dicuci.
Angka 346 dapur ini bukan angka receh. Di Aceh, 21 dapur tutup. Banten kehilangan 28 dapur. Jawa Barat mencatat 31 dapur di Brebes dan beberapa lainnya di Cirebon. Batam menyumbang 55 dapur tutup. Tarakan 10 dapur. Binjai 6 dapur. Kalimantan Barat 15 dapur berhenti beroperasi ditambah 74 dapur suspend sejak April. Sementara NTB tampil sebagai juara kelas berat dengan 195 dapur tidak beroperasi. Kalau dapur-dapur itu disusun berjajar, mungkin sudah bisa membentuk pasukan khusus bernama Brigade Wajan Menganggur.
Belum selesai rakyat mengucek mata, muncul angka kedua yang membuat kalkulator ikut pusing. Sebanyak 2.213 dapur berstatus suspend secara nasional akibat evaluasi mutu, sanitasi, dan IPAL. Jumlah itu sudah seperti populasi sebuah kerajaan kecil dalam film kolosal yang rajanya gemar mengeluarkan surat edaran.
Anehnya, ketika ratusan dapur berhenti beroperasi, negeri ini tidak langsung berubah menjadi adegan film bencana. Tidak terdengar laporan siswa berlarian sambil memegang perut kelaparan. Tidak terlihat antrean panjang anak sekolah menyerbu warung bakso karena tidak mendapat makan siang. Dunia tetap berputar. Bel sekolah tetap berbunyi. Anak-anak tetap bermain.
Yang justru terdengar menjerit adalah para mitra SPPG.
Mereka inilah tokoh yang mendadak berada di tengah badai. Ada yang sudah keluar modal besar untuk membeli peralatan dapur. Ada yang merekrut tenaga kerja. Ada yang menyiapkan bahan baku. Ada yang sudah terlanjur percaya bahwa roda program akan terus berputar. Ketika dana operasional macet, mereka seperti pendekar yang sudah membeli kuda perang, pedang pusaka, dan baju zirah, tetapi ternyata medan perangnya ditunda tanpa kepastian.
Kalau siswa mungkin masih bisa membawa bekal dari rumah, para mitra ini tidak bisa membawa bekal untuk membayar cicilan. Tagihan tetap datang dengan penuh semangat nasionalisme. Gaji pekerja tetap harus dibayar. Sewa bangunan tetap berjalan. Supplier tetap menagih. Bahkan mungkin ada beras yang lebih dulu tiba daripada transfer dana.
Yang lebih ajaib lagi, saat 346 dapur berhenti beroperasi dan 2.213 dapur suspend, Kementerian PU justru telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung SPPG baru di 30 provinsi. Namun sebagian belum beroperasi penuh karena masih menunggu proses serah terima ke BGN. Ini seperti membangun armada pesawat tempur baru saat pilot yang lama masih sibuk mengurus administrasi keberangkatan.
Kemudian datang episode baru. Pada 8 Juni 2026, Presiden Prabowo melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN bersama Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala. Pergantian ini dilakukan setelah pimpinan sebelumnya tersandung kasus korupsi MBG. Publik berharap mesin diperbaiki, baut dikencangkan, dan kebocoran ditambal.
Lalu lahirlah paket kebijakan baru: moratorium dapur baru, pembatasan maksimal enam dapur per kecamatan, efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, penguatan pengawasan, serta pelibatan profesor gizi dan dokter anak. Di atas kertas terdengar masuk akal. Namun bagi mitra yang sudah menggelontorkan miliaran rupiah, kata “moratorium” terdengar seperti petir yang menyambar tepat saat cicilan jatuh tempo.
MBG juga tidak lagi diarahkan untuk semua sekolah. Sekolah mapan mulai keluar dari daftar prioritas. Fokus dialihkan ke daerah 3T dan kelompok rawan gizi. Tujuannya mulia, tepat sasaran. Namun di tengah perubahan besar ini, publik mulai bertanya-tanya.
Sebab hari ini faktanya sederhana. Sebanyak 346 dapur sudah berhenti beroperasi. Sebanyak 2.213 dapur masih suspend. Sebanyak 222 dapur baru belum optimal. Yang paling nyaring terdengar bukan suara anak sekolah yang kelaparan, melainkan suara para mitra yang mulai menghitung sisa napas usaha mereka sambil menunggu dana yang tak kunjung datang. Kalau kondisi ini terus berlangsung, jangan-jangan yang pertama perlu program makan bergizi gratis bukan lagi siswa, melainkan para mitra SPPG itu sendiri. (**)
Foto Ai hanya ilustrasi
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar