Zulkifli Anwar: PTSL Harus Adil & Terpantau, Camat Tataan Minta Peran Kecamatan Diakomodasi
RadarCyberNusantara.Id | Guna memastikan pelaksanaan program strategis pertanahan berjalan tepat sasaran di Kabupaten Pesawaran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar menggelar kegiatan sosialisasi di Aula Graha Adora, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah penyampaian informasi lengkap sekaligus ajakan dukungan masyarakat terhadap berbagai program unggulan kementerian. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung, Wiwid Nugroho, M.H., yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, menjelaskan materi yang disampaikan meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Penataan Ruang, penanganan sengketa pertanahan, hingga digitalisasi layanan dan pengendalian penggunaan tanah.
“Selain memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, sosialisasi ini juga mengajak semua pihak mendukung transformasi ke sertifikat elektronik. Langkah ini akan mempermudah urusan administrasi sekaligus mewujudkan transparansi layanan pertanahan bagi publik,” ujar Wiwid.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nanang Setyawan, M.T., melaporkan progres pengurusan sertifikat, pelaksanaan PTSL, serta penerapan sistem digital di daerahnya berjalan positif dan terus ditingkatkan kinerjanya.
Di sisi lain, Camat Tataan, Darwis, menyampaikan kekecewaannya terkait pelaksanaan program PTSL yang sejauh ini tidak melibatkan pihak kecamatan. Ia berharap ke depannya BPN dapat memberikan pemberitahuan lebih awal, sehingga pihak kecamatan berkesempatan melaksanakan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat di wilayahnya.
Anggota Komisi II DPR RI H. Zulkifli Anwar dalam arahannya menekankan agar Kantor Pertanahan Pesawaran memprioritaskan pelayanan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di desa-desa. Mengingat kuota program terbatas, ia meminta koordinasi yang erat dengan Camat dan Kepala Desa agar pembagian hak dan manfaat berjalan adil, merata, dan tidak meleset dari sasaran.
Lebih lanjut, politisi ini juga mengajak tokoh masyarakat, insan pers, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi pelaksanaan program seperti PTSL, bantuan perumahan, serta kebijakan lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
“Kami berharap teman-teman jurnalis, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya ikut memantau jalannya program. Segera sampaikan peringatan jika ditemukan hal yang tidak sesuai aturan, agar kebijakan yang disusun untuk rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang berhak,” pungkas Zulkifli Anwar.l Budi
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar