Wagub Jihan Nurlela Dorong Media Perempuan Jadi Mitra Strategis Pemprov Promosikan Potensi Lampung
RadarCyberNusantara.Id | – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima audiensi Pimpinan Redaksi Majalah Srikandi Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Selasa (01/09/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus pembahasan mengenai peran perempuan dalam pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Majalah Srikandi Lampung mengangkat profil Wakil Gubernur Jihan Nurlela sebagai sosok perempuan yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan di Provinsi Lampung.
Pimpinan Redaksi Majalah Srikandi Lampung, Suci Hartati, menyampaikan bahwa Majalah Srikandi merupakan media yang lahir dari semangat perempuan-perempuan Lampung untuk berkarya sekaligus menghadirkan inspirasi bagi masyarakat.
“Kami ingin berkarya dan melahirkan inspirasi dari perempuan-perempuan hebat di Provinsi Lampung. Kami juga ingin merangkul pemerintah daerah dan ikut mempromosikan berbagai potensi Lampung, terutama pariwisata,” ujar Suci.
Ia juga menyampaikan ketertarikan untuk mengangkat berbagai program Pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari Program Desaku Maju, pengembangan sumber daya manusia melalui SMA Terbuka dan Sekolah Rakyat, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan sektor pariwisata.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi kehadiran Majalah Srikandi sebagai wadah yang dapat memperkuat peran perempuan sekaligus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Terima kasih teman-teman dari Majalah Srikandi yang ternyata merupakan himpunan dari perempuan-perempuan media di Lampung. Terima kasih juga karena sebelumnya sudah berkoordinasi dan turut memuat kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk Program Desaku Maju dan program-program lainnya,” katanya.
Menurutnya, Program Desaku Maju menjadi salah satu program utama Pemerintah Provinsi Lampung yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan di tingkat desa, terutama sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Wagub menjelaskan, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus hilirisasi agar hasil komoditas masyarakat memiliki nilai tambah yang lebih besar.
“Di Lampung sektor utamanya adalah pertanian yang mendukung PDRB lebih dari 30 persen. Kita optimalisasi lagi melalui hilirisasi. Salah satu instrumennya adalah bantuan bed dryer dan Pupuk Hayati Cair (PHC) untuk mengungkit added value komoditas masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan PHC telah berjalan di sejumlah titik dan menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Penggunaan PHC juga dinilai dapat membantu menekan biaya produksi petani.
Selain itu, pemerintah mendorong penyediaan bed dryer agar proses hilirisasi tidak berhenti pada produksi Gabah Kering Giling (GKG), tetapi dapat dilanjutkan hingga menjadi beras sehingga nilai tambah komoditas dapat dinikmati di Lampung.
“Selain itu, ada bed dryer agar petani tidak hanya memproduksi Gabah Kering Giling, tetapi hilirisasinya langsung menjadi beras agar nilai tambahnya ada di Lampung,” ujarnya.
Wagub mengatakan, target jangka panjang Program Desaku Maju adalah menjangkau seluruh desa di Lampung. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi fiskal yang dinamis.
Dalam bidang UMKM, Wagub menegaskan bahwa dukungan permodalan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Diperlukan sinergi dengan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan agar akses pembiayaan masyarakat semakin luas.
Menurutnya, skema tersebut tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan keberlanjutan usaha melalui pendampingan serta tanggung jawab bersama dalam kelompok.
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sektor pendidikan, salah satunya melalui SMA Terbuka.
Wagub menjelaskan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkaitan erat dengan tiga indikator utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari ketiga indikator tersebut, pendidikan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih besar.
“SMA Terbuka adalah instrumen lompatan karena sangat fleksibel dan gratis. Seluruh kabupaten kita minta membuka SMA Terbuka bekerja sama dengan desa-desa,” katanya.
Selain SMA Terbuka, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung pengembangan Sekolah Rakyat. Saat ini, program tersebut telah berjalan di Lampung Selatan dan Lampung Timur, sementara usulan dari Tulang Bawang dan Lampung Barat masih dalam proses verifikasi.
Wagub menyebut salah satu tantangan pengembangan Sekolah Rakyat adalah kebutuhan lahan hibah dengan luas minimal sembilan hektare, yang relatif sulit dipenuhi di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Metro.
Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus melakukan penguatan konektivitas dan pengembangan kawasan wisata. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen untuk membuka akses menuju berbagai destinasi unggulan, termasuk kawasan Bakauheni hingga Gigi Hiu.
“Pariwisata Lampung sedang giat-giatnya. Secara organik kita dianugerahkan alam yang luar biasa seperti pantai dan gunung. Namun yang unorganik, yakni budaya nenek moyang, juga kita ungkit melalui kawasan wisata terpadu,” ujarnya.
Wagub mengatakan, pemerintah tengah meramu potensi wisata alam dan budaya agar dapat menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam menarik lebih banyak wisatawan ke Lampung.
Lebih lanjut, Wagub juga menyoroti pentingnya pelibatan generasi muda, khususnya Gen Z dan para content creator, dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, generasi muda memiliki kekuatan besar melalui media sosial. Karena itu, pemerintah memilih membangun ruang kolaborasi dengan para content creator untuk mengedukasi dan menyosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat.
Ia menambahkan, keterlibatan generasi muda juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami proses pembangunan dan kewenangan pemerintah, termasuk membedakan kewenangan jalan provinsi, nasional, maupun kabupaten/kota.
“Media sosial bebas, tapi butuh patron agar terhindar dari misinformasi. Mereka membantu menjelaskan wewenang jalan provinsi, nasional, atau kabupaten agar masyarakat paham proses birokrasi, sekaligus ikut mengkritisi jika ada pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi,” pungkasnya. (Pemerintah Provinsi Lampung).
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar