Dugaan Pungli dan Penggelapan Melibatkan Ajudan Sekda dan Sekda Tanggamus, LPAKN RI PROJAMIN Resmi Lapor ke kapolda Lampung

RadarCyberNusantara.Id | Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia PROJAMIN (LPAKN RI PROJAMIN) resmi melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) dan penggelapan yang melibatkan Ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanggamus berinisial MH, serta diduga melibatkan Sekda Tanggamus, ke kapolda Lampung.dengan nomer surat P/217/X1/2026/setum yang di tujukan kapolda lampung

Laporan ini berkaitan dengan dugaan praktik pungutan berkedok “sumbangan” di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanggamus yang diduga atas perintah atasan langsung pelaksana, yaitu Sekda Tanggamus.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dukung Sensus Ekonomi 2026, Kejati Lampung Sambut Hangat Petugas BPS

39 Admin Elsa

Ketua LPAKN RI PROJAMIN, Helmi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti berupa rekaman pesan WhatsApp antara pelapor dan pelaku, serta bukti transfer sebesar Rp1.000.000 ke rekening atas nama MH, Ajudan Sekda Tanggamus.

“Pungutan berkedok sumbangan ini tidak bisa dibenarkan karena tidak ada dasar hukumnya terkait pemungutan di lingkungan OPD-OPD tersebut.” — Helmi

Helmi menambahkan, laporan ini tidak hanya mencakup dugaan pungli, tetapi juga dugaan penggelapan dana iuran KORPRI tahun 2025–2026. Pihaknya menduga dana tersebut digelapkan mengingat tidak adanya keterbukaan mengenai penggunaannya dari pihak Sekretariat Daerah.

Baca Juga

2 hari  lalu

Polda Lampung Gelar Operasi Sarang Narkoba di Tegineneng, Sejumlah Barang Bukti Diduga Terkait Narkotika Diamankan

4 Admin Elsa

Iuran tersebut dipungut secara rutin dari seluruh anggota KORPRI dengan nominal Rp5.000 hingga Rp20.000 per orang setiap bulan, yang melibatkan sekitar 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tanggamus.

“Jika tidak ada keterbukaan, kami menduga uang tersebut telah digelapkan tanpa kejelasan peruntukannya. Kami juga telah mendapatkan informasi bahwa Inspektorat Tanggamus telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait hal ini.” — Helmi

Melalui laporan ini, LPAKN RI PROJAMIN meminta Kapolda Lampung untuk segera menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna mengungkap kebenaran dari dugaan pelanggaran tersebut.

Catatan Redaksi: Redaksi masih membuka ruang tanggapan dan hak jawab dari seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Silakan sampaikan tanggapan Anda melalui jalur resmi yang tersedia.