Proyek Rabat Beton Perkim Provinsi Di Desa Marga Agung Disorot, Sejumlah Titik Mengalami Keretakan
RadarCyberNusantara.Id |– Kegiatan pembangunan rabat beton yang bersumber dari program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Lampung di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan.
Pasalnya, pekerjaan rabat beton yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) KAD tersebut diduga mengalami sejumlah persoalan kualitas. Berdasarkan informasi dan kondisi lapangan yang ditemukan, terlihat adanya keretakan pada beberapa bagian hasil pengecoran rabat beton.
Selain persoalan keretakan, penggunaan beberapa merek semen dalam pekerjaan tersebut turut menjadi perhatian. Di antaranya Semen Serang, Semen Merah Putih, dan Semen Baturaja.
Penggunaan merek semen yang berbeda dalam satu kegiatan pembangunan tentu perlu mendapat penjelasan teknis. Sebab, kualitas hasil pekerjaan beton tidak hanya ditentukan oleh merek semen, tetapi juga dipengaruhi komposisi campuran, kualitas agregat, takaran air, proses pengadukan, pemadatan, hingga metode perawatan beton setelah pengecoran.
Kondisi keretakan yang ditemukan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta standar mutu konstruksi yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, minimnya pengawasan dari pihak terkait juga menjadi perhatian. Pengawasan yang optimal seharusnya dilakukan sejak tahap persiapan, pelaksanaan pengecoran, hingga pemeriksaan hasil akhir pekerjaan agar kualitas pembangunan benar-benar terjamin.
Masyarakat tentunya berharap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru menimbulkan persoalan kualitas yang berpotensi merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, pihak Perkim Provinsi Lampung diminta tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan rabat beton tersebut. Evaluasi teknis perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab keretakan, memastikan kesesuaian spesifikasi, serta menilai apakah pekerjaan telah memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan.
Pokmas KAD selaku pengelola kegiatan juga diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan material, pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung.
Transparansi dan kualitas pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai program pembangunan yang bersumber dari uang negara hanya selesai secara fisik, tetapi mengabaikan mutu dan ketahanan hasil pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Pokmas KAD maupun Dinas Perkim Provinsi Lampung masih diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang. (Dv)
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar