Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Pembangunan Jembatan Wai Penggelungan Tanggamus Dipertanyakan

waktu baca 2 menit
Senin, 16 Nov 2026 19:53 1 Admin Elsa

RadarCyberNusantara.Id | Pembangunan jembatan Wai Penggelungan di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, yang menelan anggaran sekitar Rp7 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, kembali menjadi sorotan. Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia PROJAMIN (LPAKN RI PROJAMIN) menduga pekerjaan tersebut dikerjakan asal jadi, salah satunya karena adukan semen yang dinilai minim.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Duta Agung Persada. Ketua LPAKN RI PROJAMIN, Helmi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi langsung ke lokasi. Dari hasil pengecekan lapangan, pembangunan tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Kami temukan bagian talud dikerjakan asal-asalan dan minim adukan semen. Tampak hanya berupa tumpukan batu dengan campuran semen yang sangat sedikit. Jika begini, bagaimana bisa kokoh dan tahan lama? Kami juga menduga ada mark-up dalam pekerjaan ini,” ujar Helmi kepada radarcybernusantara.id.

Selain dugaan minim semen, pihaknya juga mempertanyakan material pasir yang digunakan untuk pengecoran beton kaku. Pasir yang diduga berasal dari sungai dikhawatirkan masih bercampur tanah sehingga memengaruhi kualitas konstruksi.

LPAKN RI PROJAMIN meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung melakukan investigasi menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut. Apabila terbukti tidak sesuai spesifikasi RAB, pihaknya meminta agar pekerjaan diperbaiki atau dibongkar kembali guna mencegah bangunan yang hanya bertahan jangka pendek.

“Kami juga meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas benar-benar mengawal pekerjaan agar dilaksanakan sesuai spesifikasi. Jangan sampai baru selesai dibangun sudah rusak kembali,” tegas Helmi.

Pihaknya menyatakan akan terus mengawal proyek tersebut hingga tuntas dan berencana menyampaikan temuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menghindari kerugian negara, mengingat anggaran yang digunakan adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.

Catatan Redaksi: Redaksi membuka ruang tanggapan dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait, termasuk kontraktor pelaksana, instansi perangkat daerah, serta pengawas proyek.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Dapatkan Berita Pilihan Di Whatsapp Untuk Anda.

 

Close Welcome Bar
error: Content is protected !!