Bupati Lampung Utara Hadiri Rapat TP2DD, Digitalisasi Lampura Masuk 4 Besar se-Lampung

RadarCyberNusantara.Id | Langkah Lampung Utara dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan mendapat pengakuan di tingkat provinsi. Dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Provinsi Lampung, Senin 25 Mei 2026 di Mahan Agung Bandarlampung, Lampung Utara tercatat menduduki peringkat keempat dengan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah IETPD sebesar 95,50 persen.

Ruang pertemuan yang dipenuhi jajaran kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah se-Lampung itu menjadi ajang sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ETPD. Dari atas panggung, suasana forum terlihat serius namun cair.

Baca Juga

2 hari  lalu

Tiga Hari Dilantik, Lurah Kotabumi Ilir Langsung Basmi Gunung Sampah Bareng Warga

63 Admin RCN

Di barisan peserta, Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., bersama Sekretaris Daerah Dra. Intji Indriati, M.H., Kepala BPPRD Dr. Desyadi, S.H., M.H., Kepala Dinas Kominfo Gunaido Uthama, S.IP., M.H., dan Plt. Kepala Dinas BPKAD Iskandar Helmi, SE.,MM., menyimak setiap pembahasan yang disampaikan.

Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST.,MM., Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela Chalim, MM., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, ST.,MM., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Bimo Epiyanto, dan Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana menambah bobot forum.

Pembahasan mengerucut pada satu arah, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang cepat, akurat, dan transparan.

Baca Juga

9 jam  lalu

Kesuksesan PPDB, Sekolah Swasta dan Kesejahteraan Guru

11 Admin RCN

Data yang dipaparkan menunjukkan tren positif. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Lampung kini telah masuk pada tahap digital. Way Kanan memimpin dengan skor IETPD 97,00 persen, disusul daerah lain, sementara Lampung Utara berada di posisi keempat. Pesisir Barat menempati posisi paling bawah dengan skor 88,30 persen.

Bagi Lampung Utara, capaian ini mencerminkan kerja konsisten dalam mendorong transaksi nontunai di lingkungan pemerintahan. Sistem pembayaran digital yang diterapkan tidak hanya mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap transaksi yang tercatat secara elektronik menjadi jejak jelas yang meminimalisasi potensi kebocoran anggaran.

Keikutsertaan jajaran pimpinan OPD Lampung Utara dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat ekosistem digital. Dari forum ini, Lampung Utara membawa catatan penting untuk memperluas implementasi digitalisasi hingga ke tingkat pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat.

Dengan capaian peringkat empat se-Lampung, Lampung Utara menunjukkan bahwa arah kebijakan digitalisasi berjalan pada jalur yang tepat. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan memperluas cakupan, agar manfaat sistem digital benar-benar dirasakan masyarakat dalam pelayanan sehari-hari. (Davi)