DPR Pertanyakan Anggaran Karhutla: Rp 1,5 T Buat Sewa Pesawat, Pencegahan Cuma Rp 108 M
RadarCyberNusantara.Id | Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sonny T. Danaparamita, memberikan sorotan tajam terhadap rancangan dan penjabaran anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sonny menilai alokasi dana yang diajukan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni belum menempatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas utama.
Sorotan tersebut disampaikan Sonny dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPR RI dan Kemenhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Sonny menilai, skema anggaran Kemenhut masih menunjukkan ketergantungan pada langkah penanggulangan setelah bencana terjadi, ketimbang investasi jangka panjang pada aspek pencegahan dini.
“Anggaran-anggaran karhutla yang ada ini kok saya masih melihatnya berorientasi memadamkan daripada mencegah. Di slide terakhir tadi contoh 1,7 kalau nggak salah gambarnya perbandingan antara sewa dan beli heli. Kenapa tidak ada perbandingan antara mencegah itu biayanya berapa, kalau sewa itu biayanya berapa?” kata Sonny dalam Rapat Kerja di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026) dikutip melalui detikNews.
Ia menambahkan bahwa sebagai kementerian teknis, Kemenhut seharusnya sudah memiliki skema mitigasi yang matang mengingat bencana karhutla berpotensi berulang dari tahun ke tahun.
“Kayaknya kita sudah menyadari bahwa karhutla ini akan jadi kalender tahunan. Saya melihat ini sikapnya sikap yang pasrah, bukan tawakal, begitu katanya Ustaz,” kata Sonny.
Ketimpangan Anggaran Penanggulangan dan Pencegahan
Dalam pemaparannya, Sonny menyoroti jomplangnya perbandingan alokasi dana untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan ketimbang biaya operasional sewa armada udara untuk pemadaman.
“Itu bisa dilihat tadi dari Rp 1,746 triliun, Rp 108 M-nya hanya untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, Rp 1,54 T-nya untuk sewa helikopter kalau nggak salah begitu. Ketimpangannya sangat, sangat jauh,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, kebutuhan operasional unit penerbangan untuk mendukung penanganan karhutla memang menyedot porsi anggaran terbesar.
Sebagian tambahan anggaran Kemenhut memang direncanakan untuk menyewa 6 helikopter dan 6 pesawat water bomber guna mendukung patroli, deteksi dini, dan penanganan karhutla.
DPR pun mendesak Kemenhut untuk mengevaluasi kembali struktur alokasi anggaran tersebut agar titik berat penanganan karhutla dapat digeser ke langkah pencegahan berbasis masyarakat serta aksi mitigasi sejak dini. | Red.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar