Dugaan Penyimpangan Dana Desa 2025 Sukabanjar: Sejumlah Pos Anggaran Disorot, Kades Sunarto Masih Bungkam
RadarCyberNusantara.Id | Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal kini menjadi pusat perhatian publik, menyusul belum adanya respons resmi dari Kepala Desa Sukabanjar, Sunarto.
Berdasarkan data rincian alokasi anggaran yang dikantongi redaksi, terdapat beberapa pos belanja yang mengundang tanda tanya besar. Salah satunya adalah proyek Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan senilai Rp 76.380.000.
Transparansi dan efektivitas penggunaan dana fisik ini dipertanyakan karena langsung menyangkut fasilitas publik desa.
Alokasi Bidang Kesehatan Dipecah-pecah, Publik Desak Transparansi
Sorotan paling masif mengarah pada pos anggaran di bidang kesehatan yang nilainya cukup fantastis dan terpecah ke dalam berbagai pos kegiatan.
Rincian pos kesehatan tersebut mencakup:
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan: Rp 10.000.000, Rp 12.991.000, dan Rp 5.000.000.
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan: Rp 3.400.000.
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (pengadaan obat-obatan, tambahan insentif bidan/perawat, alat kontrasepsi, dll) yang terbagi dalam berbagai termin dengan nominal bervariatif: Rp 21.096.900, Rp 9.000.000, Rp 8.700.000, Rp 12.000.000, Rp 7.500.000, hingga Rp 5.000.000.
Pengamat kebijakan publik menilai, pemecahan pos anggaran yang berulang dalam kategori serupa berpotensi membuka celah ketidakefektifan pengelolaan atau duplikasi pelaporan jika tidak disertai dengan bukti pertanggungjawaban yang akuntabel di lapangan.
Pos “Penyertaan Modal” dan “Keadaan Mendesak” Ikut Disorot
Selain sektor fisik dan kesehatan, alokasi Penyertaan Modal tercatat menggelontorkan dana sebesar Rp 187.500.000. Publik mendesak pemerintah desa untuk membuka secara terang-benderang bentuk badan usaha atau program prioritas apa yang dibiayai, serta sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara itu, pos Keadaan Mendesak tercatat sebesar Rp 36.000.000, yang penggunaannya harus berlandaskan kriteria darurat ketat sesuai regulasi.
Redaksi Masih Berupaya Mengonfirmasi Sunarto
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sukabanjar, Sunarto, saat dikonfirmasi oleh pihak redaksi masih belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan terkait sorotan tajam terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 tersebut. Sikap bungkam dari pemangku kebijakan desa ini kian memicu desakan agar Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
Pewarta:Budi
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar