Fakta Baru! Kepsek SD di Lampung Utara Mengaku Diminta Setor 15 Persen

RadarCyberNusantara.Id | Dugaan pungutan liar (pungli) proyek revitalisasi SD di Kabupaten Lampung Utara kian mencuat. Seorang kepala sekolah penerima bantuan mengaku diminta menyetor 15 persen dari pagu anggaran setelah pekerjaan selesai.

Pengakuan tersebut disampaikan kepada redaksi dengan identitas dirahasiakan. Ia mengungkapkan, pada September 2026, dirinya bersama sembilan kepala sekolah lainnya dikumpulkan di ruang Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara.

Baca Juga

5 hari  lalu

Diduga pemkab Tanggamus Darurat Praktek Ilegal ? Sekda Suaidi Dihantam Dua Polemik Dugaan Pungutan, Iuran OPD dan Dana KORPRI Ikut Disorot

67 Admin Elsa

“ Kami dikumpulkan di ruang Kadis, kami diminta setor 15 persen setelah pekerjaan selesai,” ungkapnya.

Menurut sumber tersebut, pertemuan itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan seorang oknum kepala bidang (Kabid). Keduanya disebut sebagai pihak yang meminta setoran tersebut.

“Yang minta kami setor 15 persen oknum Kabid dan Kadisnya,” ujarnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kejagung Gelar Program JAGA DESA di Pesawaran, Perkuat Pengelolaan Keuangan dan Pencegahan Hukum

17 Admin Elsa

Ia mengaku keberatan dengan permintaan tersebut. Namun, tekanan yang dirasakan membuat dirinya sulit menolak.

“Hal tersebut tentu sangat berat bagi saya pribadi, namun mau tidak mau harus ikut,” katanya.

Pengakuan terbaru ini menambah serius dugaan pungli proyek revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Sebelumnya, sejumlah kepala SD juga mengaku diminta menyetor fee 10 persen dari pagu anggaran. Setoran tersebut disebut dilakukan dalam dua tahap, masing-masing 5 persen.

Munculnya pengakuan soal permintaan 15 persen kini memunculkan pertanyaan: apakah terdapat dua skema setoran berbeda atau besaran fee mengalami perubahan dari 10 menjadi 15 persen?

Tak hanya soal besaran setoran, sumber juga mengungkap dugaan mekanisme penyerahan uang secara tertutup. Setoran disebut harus dibayar tunai dan diserahkan langsung kepada pihak dinas di kantor Dinas Pendidikan, bukan melalui transfer.

Bahkan, kepala sekolah yang menyetor disebut dilarang membawa telepon genggam. Ponsel mereka juga dikabarkan diperiksa sebelum penyerahan uang dilakukan.

Persoalan lain muncul dalam pengadaan barang. Para kepala sekolah disebut tidak bebas menentukan rekanan karena vendor harus menggunakan pihak yang telah ditentukan dinas. Harga barang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga dituding mencapai dua kali lipat dari harga wajar.

Tekanan terhadap kepala sekolah pun diduga tidak berhenti pada permintaan uang. Mereka yang menolak disebut-sebut diancam dicopot dari jabatan dan dikembalikan menjadi guru biasa.

Lebih jauh, nama Bupati Lampung Utara juga diduga dicatut untuk memperkuat tekanan. Permintaan setoran itu disebut seolah-olah merupakan arahan dan kebijakan resmi pemerintah daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Lampung Utara terkait pengakuan terbaru tersebut, termasuk perbedaan besaran fee 10 persen dan 15 persen.

Publik kini menanti langkah tegas Bupati Lampung Utara untuk mengusut dugaan tersebut. Aparat penegak hukum juga didorong menelusuri kebenaran pengakuan para kepala sekolah agar program revitalisasi tidak menjadi ladang pungutan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)