Keterbukaan Dana BOS & BOPD: Saat Sekolah Takut Buka Buku, Anak yang Rugi
Oleh: Pinnur Selalau (Pemerhati Pendidikan Lampung)
Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah itu bukan “uang gaib”. Sumbernya jelas: APBN dan APBD. Artinya, setiap rupiahnya adalah titipan rakyat. Orang tua bayar pajak, negara salurkan lewat sekolah, tujuannya satu: anak-anak kita bisa belajar layak tanpa pungutan liar.
Logikanya sederhana. Kalau uangnya uang publik, maka pertanggungjawabannya juga harus ke publik. Tapi faktanya? Di banyak sekolah, khususnya di Lampung, laporan BOS/BOPD masih diperlakukan seperti “rahasia dapur”. Papan pengumuman kosong. Mading cuma pajangan. Begitu wali murid atau publik bertanya, jawaban andalan keluar: _”Maaf, itu rahasia internal sekolah”
1. “Rahasia Internal” adalah Istilah yang Salah Kamar
Coba bayangkan: RT menerima dana dari kelurahan untuk perbaiki jalan. Lalu pas ditanya warga, jawabnya “rahasia internal RT”. Kira-kira warga mau nggak? Pasti ribut.
Sekolah sama. BOS/BOPD diatur Juknis Kemendikbud dan Permendikbud No.2/2022. Di sana jelas: kepala sekolah wajib umumkan rencana dan realisasi penggunaan dana tiap triwulan di papan informasi yang mudah diakses publik. Tidak ada satu pasal pun yang menyebut “boleh dirahasiakan”.
Jadi, kata “rahasia internal” itu bukan perlindungan, tapi penghalang. Menghalangi hak masyarakat untuk tahu, menghalangi sekolah dari tuduhan miring.
2. Komite Sekolah: Dari Mitra Jadi Patung
Seharusnya ada komite sekolah sebagai jembatan antara ortu dan sekolah. Tugasnya jelas: beri pertimbangan, dukung program, dan awasi. Tapi di lapangan? Komite banyak yang jadi “komite stempel”. Dilantik megah, rapatnya formalitas, anggotanya nggak pernah dikasih lihat RKAS.
Akhirnya yang terjadi: kepsek + bendahara main sendiri. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngingetin. Kalau ada masalah, semua cuci tangan. “Saya kan cuma anggota komite”.
3. Yang Dirugikan Bukan Cuma Negara, Tapi Anak Kita
Dana BOS itu buat beli buku, bayar listrik, perbaiki WC rusak, subsidi kegiatan anak. BOPD buat tambah guru honorer, alat praktik. Kalau alurnya gelap, ujungnya:
Buku telat datang. Proyektor rusak 1 tahun nggak ganti. Ekstrakurikuler batal karena “dana belum ada”.
Padahal dananya cair. Cuma kita nggak pernah tahu larinya ke mana.
Anak kita jadi korban dari kebiasaan buruk orang dewasa yang takut transparan.
Lalu Harusnya Bagaimana?
Transparansi itu enggak ribet dan nggak bikin rugi sekolah. Justru melindungi. Caranya:
1. Buka sedetail-detailnya: Tulis di mading/grup WA: “Beli 5 pak HVS @Rp45.000 = Rp225.000, nota terlampir”. Jangan cuma “ATK Rp20 juta”. Rinci = aman dari fitnah.
2. Akses gampang: Tempel di depan gerbang + kirim PDF ke grup komite tiap 3 bulan. Zaman HP, nggak ada alasan “nggak ada tempat”.
3. Komite difungsikan: Kasih komite akses RKAS + LPJ. Undang mereka cek fisik barang. Kalau komite paham, mereka jadi corong sekolah buat jelasin ke ortu dan publik lainnya.
Kepada kepala sekolah dan bendahara: kami orang tua maupun masyarakat tidak mau ikut campur teknis. Kami hanya ingin memastikan uang anak kami dipakai benar. Kalau Bapak/Ibu buka buku, kami justru jadi tameng. Kalau ada yang nuduh macam-macam, kami yang pertama bela: “Laporannya jelas kok”.
Kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung: tolong hidupkan lagi fungsi pengawasan. Sidak dadakan ke sekolah yang papan BOS-nya kosong. Beri sanksi tegas ke sekolah yang menolak buka data. Karena pembiaran = ikut andil.
Penutup
Sekolah yang hebat bukan yang gedungnya megah, tapi yang berani jujur. Keterbukaan dana BOS/BOPD bukan soal curiga. Ini soal kepercayaan.
Selama sekolah masih menganggap laporan keuangan sebagai “rahasia”, maka jangan salahkan masyarakat kalau mulai curiga.
Mari kita kembalikan marwah sekolah sebagai rumah kedua yang terang, bukan gudang rahasia yang gelap. Demi anak-anak kita.
Bandar Lampung : 12 Juni 2026.
Author : RadarCyberNusantara.Id
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar