Ketua Fraksi Golkar : Utang untuk Maju, Tapi Jangan Sampai Kelebihan Beban

RadarCyberNusantara.Id | Di atas meja rapat itu ada dua angka. Rp150 miliar dan Rp80 miliar. Keduanya sama-sama uang. Tapi konsekuensinya beda jauh.

Rapat itu berlangsung Senin pagi, 11 Mei 2026. Hadir pimpinan DPRD, Sekda Intji Indriati, dan jajaran eksekutif. Agendanya satu, rencana Pemkab Lampung Utara mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur.

Baca Juga

12 jam  lalu

Ahli di Sidang Sengketa Tanah Gotong Royong: Sertifikat Bisa Dibatalkan Jika Cacat Hukum

5 Admin Elsa

Tujuan utangnya jelas. Percepat pembangunan, dorong kesejahteraan. Tapi di ruang itulah Fraksi Partai Golkar memilih bicara pelan tapi penting.

Ketua Fraksi Golkar, Arnando Ferdiansyah, tidak menolak. Ia hanya mengingatkan, sebelum melangkah jauh, ukur dulu kekuatan kaki sendiri.

“Fraksi Golkar dukung penuh langkah Bupati untuk menyejahterakan masyarakat. Tapi dukungan itu harus realistis. Jangan sampai niat baik di awal, jadi beban berat di akhir,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu, (13 Mei 2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Brigjen TNI Enjang, S.I.P., M.Han., Pimpin Kunker Strategis ke Abung Pekurun

78 Admin Elsa

Dari rapat itu lahir lima catatan. Bukan penolakan, tapi rambu-rambu.

Pertama, transparansi. Fraksi Golkar minta Pemkab menjelaskan rinci, uang Rp150 miliar itu mau dipakai untuk apa saja. Rakyat berhak tahu.

Kedua, hitung kemampuan. Jelaskan kondisi keuangan daerah sekarang. Jelaskan juga skema pengembalian pinjaman. Biar semua fraksi dan publik paham beban ke depan.

Ketiga, realistis. Dengan kondisi keuangan yang belum sepenuhnya kuat dan masih ada utang lama ke PT SMI yang baru lunas Februari 2027, angka Rp150 miliar dinilai terlalu berat.

Keempat, solusi. Kalau memang harus berhutang, Fraksi Golkar menyarankan angka maksimal Rp80 miliar. Itu hasil kajian yang dianggap masih aman bagi APBD Lampung Utara.

Kelima, jaga kualitas. Arnando menekankan, uang utang harus dibelanjakan untuk pekerjaan yang benar-benar berkualitas. “Jangan sampai sudah nanggung utang, hasilnya tidak terkontrol. Rugi dua kali,” katanya.

Sikap ini bukan tanpa alasan. Tren transfer pusat ke daerah memang mengalami penurunan dari 2025 ke 2026. Di tengah kondisi itu, menjaga stabilitas dan kemandirian fiskal jadi kunci.

Bagi Arnando, yang juga Ketua DPD Golkar Lampung Utara, utang bukanlah hal tabu. Ia alat bantu. Tapi alat bantu yang dipakai berlebihan justru bisa melukai.

“Bayangkan kalau kita dipaksa bayar cicilan besar dalam 4 tahun masa jabatan sekarang. Ruang gerak program lain bisa terhimpit,” jelasnya.

Pesannya sederhana. Membangun itu penting. Tapi membangun dengan cara yang tidak memberatkan masa depan, itu lebih penting.

Di akhir percakapan, ia menitipkan satu harapan. Semoga setiap keputusan soal utang ini, pada akhirnya, benar-benar kembali ke satu tujuan, kesejahteraan warga Lampung Utara. (Davi)