Opini : Publik mendesak Tindak Lanjud Nyata Pasca Sidak Komisi IV DPRD Pesawaran Di SPPG Wiyono
RadarCyberNusantara.Id | Temuan Komisi IV DPRD Pesawaran dalam sidak ke SPPG Wiyono hari ini tidak bisa dianggap sebagai kelalaian kecil. Ini adalah cermin dari lemahnya sistem pengawasan pada salah satu program strategis nasional Makan Bergizi Gratis. Publik menuntut agar hasil sidak ini tidak berhenti pada catatan rapat dan pernyataan di media. Rabu (13/5/2026).
Kritik utama tertuju pada tiga titik lemah yang terungkap. Pertama, operasional dapur berjalan tanpa izin lengkap. Kedua, standar sanitasi belum maksimal, yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan. Ketiga, jumlah tenaga ahli gizi tidak sebanding dengan beban kerja, sehingga standar gizi menu tidak terjaga. Tiga poin ini seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi sejak dapur pertama kali beroperasi.
Di sinilah fungsi Satgas MBG Pesawaran diuji. Satgas dibentuk untuk menjadi garda depan pengawasan, memastikan setiap SPPG memenuhi syarat sebelum dan selama beroperasi. Jika temuan DPRD baru muncul setelah keluhan warga viral, maka ada celah besar dalam mekanisme monitoring dan pelaporan di lapangan. Satgas tidak boleh hanya reaktif. Tugasnya adalah preventif dan proaktif.
Dinas Kesehatan Pesawaran juga tidak bisa lepas tanggung jawab. Sebagai pihak yang berwenang dalam aspek sanitasi dan kesehatan masyarakat, Dinkes wajib memastikan setiap dapur yang melayani masyarakat memenuhi standar kesehatan. Membiarkan dapur yang belum layak beroperasi sama artinya dengan membiarkan potensi kejadian luar biasa terkait pangan.
Publik mendesak beberapa langkah konkret segera dilakukan:
Hentikan sementarapenyaluran dari Sppg yang tidak memenuhi standar sampai seluruh perbaikan selesai diperifikasi ulang.
Lakukan audit independen terhadap seluruh Sppg di pesawaran, bukan hanya yang dikeluhkan.
Buka hasil audit ke publik agar ada transparansi dan kontrol sosial berjalan efektif.
Perkuat SDM ahli gizi dengan merekrut atau mendistribusikan ulang tenaga sesuai kebutuhan di setiap dapur.
Tetapkan sanksi administratif yang tegas jika terbukti ada pelanggaran prosedur, tanpa pandang bulu.
Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program di tingkat nasional juga harus merespons rekomendasi DPRD dengan cepat. Tidak ada alasan untuk menunda evaluasi. Kredibilitas program MBG dipertaruhkan di setiap dapur yang beroperasi hari ini.
Program ini lahir untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi anak Indonesia. Tetapi jika pengawasan tumpul dan tindakan korektif lambat, maka tujuan mulia itu bisa runtuh karena hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat tidak butuh seremoni, masyarakat butuh bukti bahwa negara hadir melindungi mereka.
Hari ini DPRD sudah menjalankan fungsinya. Sekarang giliran Satgas MBG, Dinkes, dan BGN menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar struktur di atas kertas. Tindak lanjut cepat, tegas, dan terukur adalah satu-satunya cara menjaga kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis. (Budi)
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar