Pendidikan Tanggamus 2026: Di Balik Gemerlap Janji, Terdapat Celah Yang Mengkhawatirkan

Penulis : Ikhsan Fitra

Tokoh Masyarakat Ihsan Fitra menyoroti berbagai kebijakan pendidikan di Kabupaten Tanggamus tahun 2026 ini. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 seharusnya menjadi momen refleksi bagi kita semua. Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap masa depan daerah ini, saya menyimak dengan seksama berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus di bawah kepemimpinan Bupati Moh. Saleh Asnawi.

Baca Juga

6 hari  lalu

Polres Lampung Utara Terima Penghargaan Kinerja Anggaran di Kantor KPPN Kotabumi

63 Admin RCN

Pemerintah daerah telah mencanangkan berbagai program besar,mulai dari pembangunan infrastruktur, digitalisasi sekolah, hingga janji peningkatan kesejahteraan guru. Narasi yang dibangun sangat indah dan penuh optimisme. Namun, sebagai tokoh masyarakat, tugas saya bukan hanya memuji apa yang terlihat bagus, melainkan juga berani mengkritik apa yang belum beres demi kebaikan bersama.

Faktanya, masih terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara kebijakan di atas kertas dengan realitas yang dirasakan rakyat di lapangan. Berikut adalah beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian serius:

1. Pemerataan yang Masih Pilih Kasih?

Baca Juga

1 minggu  lalu

Sampah Menggunung di Pusat Kota: Di Belakang Rumah Dinas DPRD, Bersanding dengan Rumah Sakit

145 Admin RCN

Kita sering mendengar wacana pemerataan akses pendidikan. Namun, bagaimana kita bisa membanggakan hal tersebut sementara di Kecamatan Cukuh Balak, tepatnya di Dusun Batu Nyangka, anak-anak masih belajar di bangunan yang kondisinya memprihatinkan? Dinding papan yang lapuk, atap yang bocor, dan lantai tanah adalah pemandangan yang seharusnya tidak ada di tahun 2026 ini.

Kasus ini baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial. Ini membuktikan bahwa sistem pemantauan pemerintah belum bekerja secara proaktif. Kebijakan seolah hanya menyentuh daerah yang mudah dijangkau dan sudah maju, sementara wilayah pedalaman masih terabaikan. Apakah anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan untuk yang paling membutuhkan, atau justru terpusat di titik-titik tertentu saja?

2. Dugaan Penyelewengan Proyek: Meragukan Kualitas

Kita menyambut baik pembangunan dan revitalisasi beberapa sekolah, seperti di Negeri Agung. Namun, di sisi lain, muncul kabar yang sangat mengkhawatirkan terkait dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek. Isu mengenai kendali proyek oleh pihak ketiga, spesifikasi teknis yang tidak sesuai, hingga dugaan “pengaturan” sejak tahap perencanaan adalah hal yang sangat serius.

Jika ini dibiarkan, maka yang rugi bukan hanya keuangan daerah, tetapi juga masa depan anak-anak. Mereka berhak mendapatkan fasilitas yang aman dan kokoh, bukan bangunan yang dibangun dengan standar di bawah ketentuan demi keuntungan sepihak. Sebagai pemimpin, Bupati harus tegas memastikan tidak ada kompromi dalam hal kualitas dan integritas.

3. Kesejahteraan Guru: Belum Merata

Langkah pemerintah memberikan insentif kepada guru TK dan PAUD adalah keputusan yang tepat dan patut diapresiasi. Namun, sebagai tokoh masyarakat, saya menanyakan nasib ribuan guru honorer di jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Mereka masih banyak yang menerima penghasilan jauh di bawah standar kelayakan.

Guru adalah ujung tombak pendidikan. Jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan secara menyeluruh, bagaimana kita berharap mutu pendidikan Tanggamus bisa bersaing? Kebijakan ini harus diperluas, jangan hanya parsial dan memihak.

4. Angka Putus Sekolah yang Masih Tinggi

Data yang mencatat ada ribuan siswa yang putus sekolah adalah tamparan keras bagi kita semua. Faktor ekonomi menjadi alasan utama. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum disandingkan dengan solusi ekonomi yang nyata. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jika kemiskinan tidak diatasi, maka slogan “Sekolah untuk Semua” hanyalah retorika kosong.

5. Transparansi Masih Minim

Masyarakat juga menyoroti masih lemahnya sistem pengawasan. Kasus dugaan pungutan liar di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa disiplin dan aturan belum ditegakkan dengan kuat. Rakyat berhak tahu bagaimana uang negara digunakan. Akuntabilitas adalah harga mati untuk sebuah pemerintahan yang baik.

PENUTUP

Kritik ini saya sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Sebagai Tokoh Masyarakat, saya menginginkan Tanggamus yang maju dan beradab melalui pendidikan.

Kepada Bupati Moh. Saleh Asnawi, kami memohon agar dapat lebih turun tangan, melihat langsung ke lapangan, dan memperbaiki sistem yang masih jomplang. Jangan biarkan pendidikan di Tanggamus hanya menjadi proyek fisik dan seremonial belaka. Anak-anak kita hari ini adalah pemimpin Tanggamus di masa depan. Jangan sakiti masa depan mereka dengan kebijakan yang setengah hati. | Red.

Tanggamus : 27 Mei 2026.