Sesat Pikir Feodalisme: Birokrat Jadi Bos, Rakyat Jadi Jongos

RadarCyberNusantara.Id | Pelayanan publik di negeri ini kadang seperti masuk keraton: yang tak bawa upeti, tak dilirik.Yang tak punya kenalan, dipingpong.Yang datang dengan niat jujur, pulang dengan kertas bertuliskan “harus kembali besok, sistem error.”

Benar atau tidak?

Baca Juga

6 hari  lalu

Keluarga Pasien Kecewa: Kondisi Sesak & Pendarahan Hebat di RS Siloam Makassar Ditolak JKN, Disebut Bukan Gawat Darurat

85 Admin Elsa

Di negara demokrasi, kita diajari satu doktrin indah: “pejabat publik adalah pelayan rakyat.” Tapi dalam praktiknya, rakyat sering merasa masuk ke wilayah kekuasaan, bukan kantor pelayanan.

Ruang tunggu yang panas. Pegawai yang bermain ponsel. Petugas yang bilang, “tunggu ya, bosnya belum datang,” atau sudah ada janji belum? ”

Dan “bos” yang disebut itu, seringkali bukan bos… tapi pegawai negeri biasa yang kebetulan punya meja dan stempel.

Baca Juga

3 hari  lalu

Ibu Muda 24 Tahun di Sungkai Jaya Hilang Sejak Rabu Sore, Suami Mohon Bantuan

64 Admin RCN

Kalau rakyat adalah majikan dalam demokrasi, kenapa mereka harus minta izin berhari-hari hanya untuk minta tanda tangan?, hanya untuk bertemu kadis, kabid, kasi, Camat,Lurah, bahkan staf yang seharusnya melayani siapapun rakyat dan dengan latar belakang apapun.

Feodalisme yang Berganti Seragam

Feodalisme di Indonesia tak pernah mati. Ia hanya ganti baju: dari batik keraton menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) biru langit.

Mentalitas “aku pejabat, kamu rakyat” masih hidup di banyak OPD, kelurahan, kecamatan, dan kantor kementerian.

Dari yang kecil: mengurus surat waris, disuruh balik tiga kali karena tanda tangan “tidak ada orangnya.” Minta legalisir dokumen, disuruh bawa “amplop administrasi.” atau wartawan yang hanya ingin mengkonfirmasi suatu masalah.

Hingga yang besar: membuat izin usaha UMKM harus “kenal orang dalam.” Mengurus sertifikat tanah dipersulit kecuali pakai jalur cepat “tanpa kuitansi.”

Seolah-olah, warga negara adalah jongos administratif, bukan pemilik hak.

Kita sering menemui adanya fenomena “uang rokok”, “uang jasa”, “uang administrasi”semuanya nama lain dari pungli terselubung.Petugas tidak memaksa, tapi memberi isyarat: “kalau mau cepat, ya tahu sendirilah.”

Laporan Ombudsman RI 2025 mencatat, keluhan paling banyak terkait pelayanan publik adalah lambannya respon dan indikasi pungutan tak resmi. Bahkan pada layanan yang sudah digital, “jalur offline” masih ditawarkan sebagai pintu belakang yang lebih cepat.

Meritokrasi Bohong, Nepotisme Merajalela

Jangan heran jika banyak pegawai pelayanan publik tidak tahu cara melayani.Bukan karena mereka tak sekolah, tapi karena mereka naik jabatan bukan karena kemampuan, tapi karena koneksi.

Dalam beberapa kasus yang ditangani KPK dan ICW, ditemukan bahwa proses seleksi jabatan eselon daerah banyak yang ditunggangi oleh faktor kedekatan, loyalitas politik, atau “uang pelicin.”

Kita menyebutnya meritokrasi, tapi isinya tetap mental feodal: yang dekat kekuasaan, dia naik. Yang pintar tapi miskin, dan tidak punya koneksi hanya jadi staf cadangan.

Menurut Pinnur Selalau, Pimred Media RadarCyberNusantara.Id, yang terjadi hari ini bukan sekadar kegagalan teknis, tapi penyakit sistemik bernama feodalisme mental.

“Rakyat tidak dilayani sebagai pemilik hak, tapi sebagai tamu yang perlu ‘layak’ untuk mendapat perhatian, di banyak tempat, rakyat hanya dianggap penting jika datang bawa nama. Nama pejabat. Nama institusi. Nama uang,” ujar Pinnur.

Ia menyebut birokrasi Indonesia masih menganggap diri sebagai “penguasa kecil” yang punya otoritas absolut di meja pelayanan.

“Dari meja kelurahan sampai kementerian, kita melihat satu pola: rakyat dianggap tamu, bukan pemilik. Dan tamu hanya dilayani jika bawa sesuatu.”

Republik Tanpa Pelayan, Hanya Panggung Kasta

Birokrasi seharusnya jadi tempat pemangkasan hambatan. Tapi di Indonesia, tidak terkecuali di Lampung, justru menjadi arena pembuktian kasta sosial.

Ada ruang untuk orang kaya, dan lorong sempit untuk rakyat biasa.Ada pintu belakang untuk yang berduit, dan antrean panjang untuk yang jujur.

“Selamat datang di negara republik. Di mana rakyat hanya bisa mengetuk pintu yang dibuka berdasarkan status.”

Kita bisa terus bicara tentang reformasi birokrasi, e-Gov, layanan online, dan jargon “melayani dengan hati.”Tapi selama mentalitas pelayan tak ditanamkan dalam sistem dan dalam diri pegawai, maka apa pun yang kamu digitalisasi, akan tetap manual dalam cara berpikir.

Karena di republik yang sehat, tak seorang pun boleh merasa lebih tinggi hanya karena memegang stempel.

Kalau rakyat masih harus membungkuk di depan meja pelayanan, maka yang rusak bukan hanya sistem, tapi cara kita memahami kekuasaan itu sendiri.

Bandar Lampung: 29 September 2026.