Terindikasi Rugikan Negara Hampir 500 Miliar, IPW Desak KKP Usut Penerima Manfaat PT Mega Marine Pride dan PT Baramuda Bahari

RadarCyberNusantara.Id | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel sekitar 900 ton udang impor yang tersimpan di dua perusahaan pengolahan udang di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Perusahaan itu meliputi, PT Mega Marine Pride (MMP) dan PT Baramuda Bahari. Rangkaian pelanggaran dua perusahaan itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 405,8 miliar (Sumber: Kompas.com).

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengapresiasi langkah KKP itu. Menurutnya, keberhasilan KKP membongkar praktik penyalahgunaan komoditas impor udang itu menunjukkan bahwa pejabat-pejabat KKP telah siap menerjemahkan visi misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

Baca Juga

2 jam  lalu

Kabut Asap Berbahaya Selimuti Pekanbaru, PMII: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Imbauan

16 Admin Elsa

“IPW tentunya mengapresiasi tindakan KKP dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara yang terindikasi mencapai Rp 405,8 miliar itu. Tindakan ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita Presiden, point ketujuh, yakni memberantas korupsi”, kata Sugeng.

Menurutnya, praktik pemberantasan korupsi, termasuk dalam komoditas impor udang, menunjukkan sikap tegas Presiden untuk menutup celah kebocoran uang negara.

Usut Penerima Manfaat (Beneficial Owner)

Baca Juga

5 hari  lalu

Semangat Pancasila Bergema di Lampung, Danrem Hadiri Upacara Provinsi, Kasrem Jadi Irup di Makorem

20 Admin Elsa

Sugeng juga mendesak KKP untuk melakukan pengusutan lebih dalam terhadap PT Mega Marine Pride (MMP) dan PT Baramuda Bahari, termasuk penerima manfaatnya (beneficial owner).

“KKP jangan berhenti pada tindakan penyegelan. Upaya untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara harus menjadi tujuan utama, termasuk mengusut pihak-pihak yang terlibat hingga penerima manfaatnya atau beneficial owner”, ujar Sugeng.

Sugeng juga meminta agar KKP melibatkan Bareskrim Polri, Bea Cukai, PPATK hingga Pajak dan instansi terkait lainnya, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran lainnya. Apalagi perusahaan ini terkait dengan temuan 231 miliar yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

“IPW akan bersurat kepada Bareskrim Polri, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak dan beberapa instansi lainnya untuk mengusut kasus ini lebih terang dan jelas”, tegasnya.

Salam

Sugeng Teguh Santiso
Ketua IPW
082221344458

Data Wardhana
Sekjen IPW