Janji Lolos PJLP Damkar Berujung Penipuan, Korban Mengadu ke DPRD DKI

RadarCyberNusantara.Id| – Sejumlah warga dari Cengkareng, Jakarta Barat, yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan ketenagakerjaan berkedok rekrutmen di lingkungan PJLP Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) DKI Jakarta mendatangi Rumah Aspirasi Manuara Siahaan, Jalan Ceger Raya, Cipayung, Jakarta Timur, pada Minggu (8/11/26)

Kedatangan para korban diterima langsung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ir. Manuara Siahaan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Bejat! Ayah Tiri di Gunung Raja Lampura Diamankan, Diduga Setubuhi Anak Tiri Sejak 2018

40 Admin Elsa

Dalam pengaduan tersebut, para korban yang totalnya berjumlah 11 orang mengaku dijanjikan dapat diterima sebagai PJLP Damkar DKI Jakarta dengan syarat menyerahkan sejumlah uang kepada oknum tertentu. Namun setelah uang diserahkan pada Bulan Mei 2025, jjanji tersebut sampai saat ini tidak pernah terealisasi.

Para korban pun merasa dirugikan, baik secara materi maupun secara moril, karena harapan untuk mendapatkan pekerjaan justru berujung pada penipuan.

Menanggapi aduan tersebut, Manuara Siahaan menegaskan bahwa proses rekrutmen PJLP di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya apa pun.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bukan Sekadar Ikut, Lampura Pasang Target Tembus 5 Besar Porprov Lampung!

37 Admin Elsa

“Rekrutmen PJLP itu gratis dan transparan. Jika ada yang meminta uang dengan iming-iming bisa meloloskan, sudah dipastikan itu penipuan. Jangan percaya,” tegas Manuara Siahaan.

Ia juga menyampaikan akan mengawal penuh kasus ini dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta serta aparat penegak hukum agar kasus ini dapat diusut tuntas.

“Saya minta para korban jangan takut melapor. Kita akan kawal sampai terang benderang. Pelakunya harus ditindak tegas agar tidak ada lagi korban berikutnya,” ujarnya.

Manuara juga mengimbau masyarakat DKI Jakarta, khususnya para pencari kerja, untuk lebih waspada terhadap segala bentuk penawaran kerja yang meminta uang, serta selalu mengecek informasi lowongan hanya melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta.

Para korban berharap dengan adanya pendampingan dari DPRD DKI Jakarta, hak-hak mereka dapat diperjuangkan dan uang mereka yang totalnya senilai 120 juta rupiah dapat dikembalikan.