Ketika Jabatan Hanya Jadi Lowongan Kerja: Rakyat Yang Menanggung Akibatnya
OPINI : Pinnur Selalau.
Jangan tertipu oleh seragam rapi, mobil dinas mengkilap, dan kata-kata manis saat pidato. Di balik itu semua, banyak pejabat hari ini bukanlah pelayan rakyat. Mereka adalah pekerja yang sedang mencari makan dari jabatan.
Bagi mereka, jabatan bukan amanah. Jabatan adalah lowongan kerja. Datang, absen, rapat, foto, pulang. Gajian tiap bulan. Tunjangan jalan terus. Kalau rakyat menjerit, itu bukan urusan mereka. Kalau nelayan miskin, itu salah nelayan karena tidak mau kerja keras.
Ini bukan lagi sekadar malas. Ini adalah pengkhianatan yang dilegalkan oleh jabatan.
Mari kita jujur: berapa banyak pejabat yang berani hidup seperti rakyat yang dilayaninya? Berapa banyak lurah yang mau makan ikan asin bersama nelayan? Berapa banyak kepala dinas yang mau datang ke kampung nelayan tanpa kamera, tanpa rombongan, tanpa pengawalan, hanya untuk mendengar keluhan?
Hampir tidak ada.
Yang ada adalah pejabat yang datang hanya saat ada proyek. Datang saat ada anggaran. Datang saat ada pembagian bantuan. Setelah itu hilang. Kantornya terkunci. Teleponnya tidak diangkat. Rakyat disuruh “ajukan surat dulu, tunggu proses dulu, datang lagi minggu depan.”
Padahal surat itu untuk apa? Untuk meminta hak rakyat sendiri!
Inilah mental pejabat pekerja: dia merasa rakyat yang butuh dia, bukan dia yang butuh rakyat. Dia lupa, tanpa rakyat, dia tidak ada apa-apanya. Tanpa pajak rakyat, dia tidak bisa gajian. Tanpa suara rakyat, dia tidak bisa duduk di kursi itu.
Pejabat pekerja itu mentalnya karyawan, tapi gayanya raja.
Karyawan masih punya malu kalau tidak kerja. Pejabat pekerja tidak. Dia tidak kerja pun tetap digaji. Dia tidak menyelesaikan masalah pun tetap naik pangkat. Dia membuat rakyat menderita pun tetap dipromosikan, asal pandai menjilat atasan.
Lihatlah proyek-proyek rakyat yang hari ini mangkrak, tidak transparan, tidak ada papan proyek, tidak ada kejelasan siapa pelaksananya, berapa nilainya, ke mana uangnya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil kerja pejabat pekerja. Bagi mereka, proyek adalah ladang. Semakin gelap, semakin enak untuk dipanen. Semakin rakyat tidak tahu, semakin leluasa mereka bermain.
Pejabat pengabdi akan pasang papan proyek di depan, buka semua anggaran, dan berkata: “Silakan awasi saya, ini uang rakyat.”
Pejabat pekerja akan sembunyikan papan proyek, sembunyikan nilai kontrak, sembunyikan nama CV, dan berkata: “Tanya atasan saja, saya tidak tahu.”
Padahal dia tahu. Dia sangat tahu. Hanya saja dia tidak mau rakyat tahu.
Dan inilah yang paling menjijikkan: pejabat pekerja selalu berlindung di balik kalimat “sudah sesuai prosedur” dan “sudah sesuai aturan”. Prosedur yang mana? Aturan yang mana? Prosedur yang dibuat untuk melindungi pejabat, bukan untuk melindungi rakyat?
Rakyat tidak makan prosedur. Rakyat makan ikan. Rakyat tidak butuh aturan yang berbelit. Rakyat butuh keadilan yang nyata.
Ketika nelayan di Teluk Lampung harus membeli es dengan harga mahal, ketika hasil tangkapan dibeli murah oleh tengkulak, ketika gedung koperasi dibangun tapi tidak jelas siapa yang mengelola, itu bukan karena negara miskin. Negara kita kaya. Laut kita kaya. Anggaran kita triliunan. Yang miskin adalah hati pejabatnya. Yang miskin adalah nuraninya.
Pejabat pekerja itu tidak pernah merasa bersalah. Dia merasa sudah bekerja. Dia merasa sudah berjasa karena sudah datang ke kantor. Dia tidak sadar, kehadirannya di kantor tanpa keberpihakan kepada rakyat adalah sebuah kejahatan.
Karena jabatan itu bukan sekadar kursi. Jabatan itu adalah sumpah. Sumpah di atas kitab suci. Sumpah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sumpah untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri.
Maka ketika pejabat mengingkari sumpah itu, dia bukan hanya melanggar administrasi. Dia melanggar sumpah kepada Tuhan dan kepada rakyat.
Kita sudah terlalu lama memaklumi pejabat seperti ini. Kita terlalu sopan menyebut mereka “kurang optimal” atau “perlu pembinaan”. Tidak! Sebut saja apa adanya: mereka adalah beban negara. Mereka adalah parasit yang hidup dari keringat rakyat tapi tidak pernah memberi manfaat kepada rakyat.
Jika seorang pejabat hanya menganggap jabatannya sebagai pekerjaan, maka berhentilah jadi pejabat. Jadilah karyawan swasta. Di sana, kalau kamu malas, kamu dipecat. Di sana, kalau kamu tidak produktif, kamu tidak digaji. Jangan jadi pejabat, karena di sini, kemalasanmu dibayar oleh rakyat miskin.
Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai rapat. Rakyat butuh pejabat yang berani mati untuk rakyatnya. Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai membuat laporan. Rakyat butuh pejabat yang berani melawan sistem yang busuk, meskipun atasannya sendiri yang busuk.
Selama pejabat masih menganggap jabatan adalah pekerjaan, selama itu pula negeri ini tidak akan pernah maju. Karena pekerjaan bisa ditunda, bisa dialihkan, bisa ditinggalkan. Tapi pengabdian tidak bisa ditunda. Pengabdian tidak kenal jam kerja. Pengabdian tidak kenal hari libur.
Dan ingatlah, wahai para pejabat: Jabatanmu hanya sementara. Tapi dosamu kepada rakyat akan dicatat selamanya. Rakyat mungkin diam hari ini karena takut. Tapi sejarah tidak pernah diam. Sejarah akan mencatat siapa yang mengabdi dan siapa yang hanya numpang hidup dari jabatan.
Rakyat sudah muak. Rakyat sudah lelah. Dan ketika rakyat sudah muak, tidak ada jabatan, tidak ada pangkat, tidak ada seragam yang bisa menyelamatkanmu dari pengadilan rakyat dan pengadilan Tuhan.
Pilihlah: mau jadi pejabat pengabdi yang dikenang, atau pejabat pekerja yang dilaknat?
Bandar Lampung : 09 November 2026.
Editor : Elsa Azizah S.H.
Author : RadarCyberNusantara.Id.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar