Ratusan Juta Iuran Korpri Tanggamus Dipertanyakan, LHP Inspektorat Jadi Tanda Tanya, Sekda dalam Sorotan
RadarCyberNusantara.Id | Pengelolaan dana iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tanggamus kini menjadi sorotan. Dana yang bersumber dari kontribusi rutin ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dipertanyakan transparansi dan pertanggungjawabannya. Terlebih, Inspektorat Kabupaten Tanggamus dikabarkan telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait persoalan tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana dana yang dikumpulkan dari anggota telah dikelola sesuai peruntukannya, dan mengapa informasi mengenai penerimaan maupun penggunaannya belum diketahui secara terbuka oleh anggota?
Keluhan tersebut disampaikan salah seorang anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 hingga 2026, iuran Korpri dipungut secara rutin dengan nominal bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp20.000 per orang. Dengan jumlah anggota yang diperkirakan mencapai 4.000 ASN, akumulasi penerimaan dana tersebut dinilai cukup signifikan.
“Kami sangat menyayangkan dana iuran Korpri bernilai ratusan juta rupiah ini tidak ada keterbukaan kegunaannya. Iuran ini dipungut secara rutin sepanjang 2025–2026 dengan nominal bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp20.000 per orang,” ungkapnya.
Menurutnya, anggota tidak mempermasalahkan kewajiban membayar iuran selama dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan organisasi dan kesejahteraan anggota.
Sejumlah peruntukan yang diharapkan antara lain kegiatan organisasi, bantuan sosial bagi anggota yang sakit, serta berbagai kebutuhan lain yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar Korpri.
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika anggota yang secara rutin memberikan kontribusi justru tidak memperoleh informasi memadai mengenai aliran dan penggunaan dana tersebut.
**Transparansi Dipertanyakan, Sekda Diminta Tidak Lepas Tangan**
Sebagai Ketua Korpri di tingkat kabupaten, Sekretaris Daerah Tanggamus, Suaidi, turut menjadi perhatian dalam persoalan ini. Posisi tersebut melekat dengan tanggung jawab organisasi, termasuk memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.
Ketika transparansi dipertanyakan, publik tentu berharap ada penjelasan yang terang, bukan sekadar perpindahan meja koordinasi.
Saat dikonfirmasi radarcybernusantara.id melalui pesan WhatsApp, Suaidi mengarahkan media untuk menghubungi BKPSDM dengan alasan sedang menjalankan tugas di luar daerah.
“Coba tanya ke BKPSDM ya, saya sedang ada tugas di luar daerah,” jawabnya singkat.
Media kemudian menghubungi Kepala BKPSDM Tanggamus, Ivan. Ia menyampaikan belum dapat memberikan keterangan resmi karena baru menjabat dan akan mengarahkan permintaan konfirmasi kepada sekretaris BKPSDM.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM, Makhrizan, menjelaskan bahwa secara prinsip dana iuran Korpri diperuntukkan bagi kepentingan organisasi dan kegiatan yang memberikan manfaat kepada anggota, sesuai aturan organisasi serta mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku.
Menurutnya, penggunaan dana, termasuk untuk koperasi maupun kegiatan lainnya, harus didukung program kerja, bukti transaksi, dan laporan pertanggungjawaban pengurus.
“Kita tidak bisa menarik kesimpulan tanpa mencocokkan dokumen yang ada,” jelasnya.
Makhrizan juga menyebutkan bahwa angka akumulasi penerimaan sekitar Rp50 juta per bulan perlu diverifikasi berdasarkan jumlah anggota aktif, besaran iuran, dan realisasi penerimaan setiap bulan.
Ia menyatakan mendukung evaluasi secara transparan agar anggota mengetahui alur penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa persoalan ini semestinya diselesaikan melalui pembukaan data dan pemeriksaan dokumen, bukan sekadar penjelasan normatif.
**LHP Inspektorat Sudah Diselesaikan, Mengapa Hasilnya Belum Terang?**
Hal yang semakin menarik perhatian adalah informasi mengenai pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan informasi yang diperoleh media, pemeriksaan terkait dugaan persoalan pengelolaan dana Korpri telah dilakukan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disebut telah diselesaikan.
Namun, hingga berita ini disusun, rincian hasil pemeriksaan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada media.
Inspektur Inspektorat Tanggamus, Suhendar, ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya perlu memeriksa kembali dokumen LHP di kantor karena laporan tersebut terdiri dari beberapa halaman.
“LHP terdiri dari beberapa halaman, saya belum mengingat rinciannya. Besok saya cek di kantor, Anda bisa menemui sekretaris Inspektorat,” ujarnya.
Selanjutnya, Sekretaris Inspektorat, Gustam, menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan informasi setelah LHP tersebut resmi ditetapkan oleh Bupati Tanggamus.
“Saya akan menginformasikannya setelah LHP turun dari Bupati,” tutupnya.
Penjelasan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai tahapan administrasi, status penetapan LHP, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Apabila pemeriksaan memang telah selesai, masyarakat dan anggota Korpri tentu berkepentingan mengetahui apakah ditemukan kelemahan administrasi, ketidaksesuaian penggunaan dana, persoalan pertanggungjawaban, atau hal lain yang memerlukan perbaikan.
Tentu, seluruh kesimpulan harus merujuk pada dokumen pemeriksaan yang sah, bukan spekulasi.
**Uang Iuran Bukan Dana Tanpa Pemilik**
Dalam tata kelola organisasi, iuran anggota bukanlah sekadar angka yang dikumpulkan setiap bulan. Di dalamnya terdapat kepercayaan, kewajiban, dan hak anggota untuk mengetahui bagaimana kontribusi mereka dikelola.
Transparansi bukanlah bentuk kecurigaan, melainkan bagian dari pertanggungjawaban. Bahkan, organisasi yang dikelola secara sehat semestinya tidak alergi terhadap pertanyaan mengenai penggunaan dana.
Ada sebuah prinsip sederhana yang patut direnungkan: ketika anggota diwajibkan membayar iuran secara rutin, maka keterbukaan penggunaan dana semestinya juga berjalan secara rutin.
Jangan sampai mekanisme pemungutan berjalan lebih tertib daripada mekanisme pelaporannya.
Karena itu, persoalan ini membutuhkan penjelasan konkret dari pengurus Korpri Kabupaten Tanggamus, terutama mengenai total penerimaan selama 2025–2026, rincian penggunaan, saldo dana, bukti transaksi, serta laporan pertanggungjawaban organisasi.
Media juga mendorong Inspektorat memberikan penjelasan sesuai kewenangan dan ketentuan keterbukaan informasi, termasuk status LHP dan tindak lanjut rekomendasinya.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang paling lantang membantah atau siapa yang paling lama diam. Ini tentang bagaimana amanah anggota dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam organisasi yang menghimpun uang dari ribuan anggotanya, transparansi bukan fasilitas tambahan. Ia merupakan kewajiban moral dan bagian penting dari tata kelola yang baik.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar