Anggaran Sekretariat DPRD Lampung 2026 Capai Rp277 Miliar, Belanja Operasional Jadi Sorotan

RadarCyberNusantara.Id | Alokasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan menyusul besarnya pagu belanja yang tercatat mencapai sekitar Rp277 miliar.

Sejumlah pos pengeluaran, mulai dari konsumsi rapat, perjalanan dinas hingga honorarium kegiatan, dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka terkait kewajaran dan penggunaannya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Dari Aktivis, Advokat, Legislator Hingga Dosen, Hermawan Alias Qyay Awan Siap Luncurkan Single Kedua “Cukup Aku”

88 Admin Elsa

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta informasi mengenai postur APBD Provinsi Lampung 2026, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan dan operasional Sekretariat DPRD.

Dari sejumlah pos yang menjadi perhatian, belanja makanan dan minuman rapat tercatat mencapai Rp54,3 miliar untuk kegiatan reses dan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper).

Selain itu, anggaran perjalanan dinas dan pertemuan dalam kota mencapai Rp72,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas Rp70 miliar untuk perjalanan dinas administrasi dewan dan Rp2,8 miliar untuk perjalanan dinas kegiatan Sosper.

Baca Juga

6 hari  lalu

Ditreskrimsus Polda Lampung Amankan Satu Truk Bermuatan 22 Ton Beras Diduga Tidak Dilengkapi Dokumen Resmi

19 Admin Elsa

Pos lainnya adalah honorarium narasumber, moderator, dan panitia pelaksana kegiatan Sosper dengan alokasi sekitar Rp24,4 miliar.

Sementara itu, pengadaan alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, dan suvenir juga menjadi perhatian.

Berdasarkan data belanja tahun anggaran sebelumnya yang dirujuk dalam penelusuran, pengeluaran pada kelompok kebutuhan tersebut tercatat mencapai Rp9,4 miliar, termasuk alokasi suvenir. Adapun rincian khusus belanja ATK Tahun Anggaran 2026 masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Besarnya sejumlah alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran perencanaan anggaran, standar biaya kegiatan, serta konsistensinya dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung dan pimpinan DPRD diharapkan melakukan evaluasi terhadap Analisis Standar Biaya (ASB), kebutuhan operasional, serta efektivitas penggunaan anggaran.

Transparansi dinilai penting agar belanja lembaga legislatif tetap sejalan dengan prinsip efisiensi dan kepentingan masyarakat.

RadarCyberNusantara.Id selanjutnya akan meminta klarifikasi kepada Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M., mengenai rincian pagu dan realisasi anggaran hingga November 2026.

Klarifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui besaran anggaran yang telah direalisasikan, sisa anggaran, dasar perhitungan setiap pos belanja, serta hasil yang dicapai dari penggunaan dana tersebut.

Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai sejauh mana anggaran operasional mendukung pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat.

Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan APBD menjadi penting agar setiap pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Lampung. | Red.