RadarCyberNusantara.Id | Anggapan bahwa suara rakyat hanya dicari saat masa kampanye kembali terbukti nyata di Kabupaten Lampung Utara. Kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Abung Timur dengan Abung Semuli, tepatnya di wilayah Desa Sumber Agung, kini rusak parah dan belum tersentuh perbaikan sama sekali. Kenyataan ini memicu gelombang kritik keras dari masyarakat, yang menilai pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat setempat tidak menunjukkan kinerja nyata.
Pantauan di lapangan memperlihatkan kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan. Saat kemarau, jalan ini berubah menjadi sumber debu tebal dengan lubang-lubang besar yang membahayakan keselamatan. Sebaliknya, saat hujan turun, ruas jalan vital tersebut berubah menjadi kubangan lumpur dalam yang melumpuhkan seluruh aktivitas perhubungan. Anak sekolah, petani yang mengangkut hasil bumi, hingga pedagang kecil terpaksa mempertaruhkan nyawa setiap hari melewati jalur yang kini dijuluki sebagai “jalur maut” tersebut.
Sangat disayangkan, status jalan ini adalah jalan kabupaten. Artinya, pemeliharaan dan perbaikannya merupakan tanggung jawab mutlak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, serta menjadi kewajiban moral dan politik DPRD Lampung Utara untuk mengawal penyediaan anggarannya. Namun, hingga saat ini kedua lembaga tersebut terkesan kompak menutup mata terhadap penderitaan warga.
Basirun, salah seorang warga yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut, tak lagi mampu menahan kekecewaannya terhadap kinerja para pejabat daerah.
“Janji manis saat mencalonkan diri, tapi busuk kelakuannya setelah terpilih! Kami lewat sini setiap hari. Anak sekolah susah, petani susah, pedagang pun terbebani. Di mana kinerja Pemda dan DPRD Lampura? Apakah harus menunggu ada korban jiwa baru jalan ini diperbaiki?” ujar Basirun dengan nada geram saat ditemui di lokasi kerusakan, Kamis (23/7/2026).
Ia menambahkan bahwa kerusakan parah ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Basirun secara khusus menyoroti para anggota dewan dari daerah pemilihan setempat, yang dinilai mendadak “hilang ingatan” setelah berhasil duduk di kursi parlemen. Warga menilai fungsi pengawasan dan penganggaran yang seharusnya dijalankan legislatif sama sekali tidak berjalan demi kepentingan rakyat.
“Warga sudah muak dengan janji dan wacana kosong. Kami butuh bukti nyata, bukan retorika. Tolong Bapak/Ibu Anggota DPRD turun ke lapangan, lihat kenyataannya sendiri. Pak Bupati, ini adalah jalan kabupaten, tanggung jawab Bapak! Jangan saat mencalonkan diri mengumbar seribu janji, tapi setelah menang malah lupa sama sekali pada kami,” tegasnya.
Sikap abai yang ditunjukkan oleh pihak eksekutif dan legislatif Lampung Utara ini menjadi contoh buruk tata kelola pemerintahan daerah. Jika alokasi anggaran dan penanganan darurat tidak segera direalisasikan, akses ekonomi antarkecamatan ini dikhawatirkan akan terputus total. Masyarakat kini menantang keberanian Bupati dan anggota DPRD untuk membuktikan komitmen kerja mereka, atau bersiap kehilangan kepercayaan penuh dari konstituen pada pesta demokrasi mendatang.
Penulis: Davi
Tidak ada komentar