RadarCyberNusantara.Id | Proses pencairan pembayaran pekerjaan proyek pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul keluhan dari pihak pelaksana pekerjaan yang menyebut proses pencairan diduga terhambat akibat persoalan dalam proses pengawasan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada media ini, konsultan pengawas dari PT Anugerah Rekayasa Mandiri diduga terkesan menghambat proses pencairan pembayaran pekerjaan. Bahkan, pihak pelaksana menyampaikan bahwa uang muka pekerjaan pun tidak tersedia, sehingga kelancaran pelaksanaan pekerjaan menjadi perhatian sserius.
Jika informasi tersebut benar, tentu kondisi ini perlu mendapatkan penjelasan. Konsultan pengawas seharusnya menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan sesuai kontrak serta ketentuan yang berlaku, bukan justru menimbulkan ketidakjelasan dalam proses administrasi pekerjaan.
Pengawasan memang merupakan bagian penting untuk memastikan mutu, volume, dan spesifikasi pekerjaan sesuai ketentuan. Namun, setiap proses pemeriksaan dan rekomendasi pembayaran juga harus memiliki dasar teknis dan administrasi yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai kewenangan pengawasan justru dipersepsikan sebagai penghambat hak pembayaran pihak pelaksana pekerjaan,” ujar salah seorang pelaksana berinisial (AR) kepada media RadarCyberNusantara.Id, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, apabila terdapat kekurangan dokumen, ketidaksesuaian volume, atau persoalan teknis lainnya, konsultan pengawas wajib menyampaikan secara tertulis dan transparan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Pihak terkait juga perlu memastikan apakah keterlambatan pencairan tersebut benar disebabkan oleh rekomendasi konsultan pengawas atau terdapat persoalan administrasi lainnya dalam tahapan pembayaran.
“Kami menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pemerintah harus bekerja berdasarkan aturan, profesionalitas, dan tanggung jawab. Jangan sampai persoalan komunikasi dan administrasi justru mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara,” tegasnya.
PT Anugerah Rekayasa Mandiri diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka terkait keluhan tersebut, termasuk menjelaskan apa yang menjadi kendala dalam proses pengawasan dan rekomendasi pencairan pembayaran.
Berita ini juga menjadi pengingat bagi seluruh konsultan pengawas agar menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Pengawasan bukan untuk mempersulit, melainkan memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Transparansi, profesionalitas, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan proyek pemerintah.
Ketika awak media mencoba meminta konfirmasi atau keterangan dari pihak konsultan pengawas dari PT Anugrah Rekayasa Mandiri, saudara Aziz Harry, melalui pesan singkat Wattshappnya, dan dia mengatakan bahwa sebagai pengawas mereka berpedoman pada hasil kerja dilapangan.
“Waalaikumslm pak,
Kita cuma pengawas dan melihat hasil kerja d lapangan klo volume sdh sesuai rab ya kita bilang sudah tp klo belum ya kita beritahu untuk segera d cukupkan volume nya,” ujar Aziz.
Ketika ditanyakan apakah temuan dilapangan telah disampaikan secara tertulis kepada pihak pelaksana, menurut Aziz Harry, pihak konsultan pengawas telah menyampaikannya secara tertulis kepada pihak pelaksana.
“Sdh kita sampaikan pak.” jawab Aziz Singkat.
Konsultan pengawas adalah pihak atau badan usaha yang ditunjuk oleh pemilik proyek (owner) untuk mengawasi jalannya pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi teknis (bestek), serta batasan waktu dan anggaran.
Media RadarCyberNusantara.Id, membuka ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk menyampaikan hak jawab atau hak koreksi, jika dalam pemberitaan ini terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. | Red.
Tidak ada komentar