Kawal Transparansi, Ketua PWRI Metro Muktaridi, SH Koordinasi Laporan KIP dan Siapkan Langkah Pelaporan Sejumlah OPD

RadarCyberNusantara.Id | Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kota Metro, Muktaridi, SH, melakukan langkah koordinasi resmi terkait tindak lanjut permohonan dan laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam keterangannya, ia juga menegaskan bahwa ke depannya PWRI Kota Metro akan melayangkan laporan resmi terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas di Kota Metro terkait keterbukaan informasi dan pengelolaan anggaran publik.

Baca Juga

3 hari  lalu

Darwis Ib dan Warga Sumber Agung Siap Kawal Proyek Jalan Rp7,4 Miliar

56 Admin Elsa

Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan DPC PWRI Kota Metro dalam menjalankan fungsi kontrol sosial pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Menurutnya, masih ditemukan adanya badan publik yang terkesan tertutup dan belum responsif terhadap permohonan informasi yang diajukan secara prosedural.

Ketua DPC PWRI Kota Metro, Muktaridi, SH, menyampaikan bahwa langkah koordinasi saat ini menjadi pijakan awal sebelum pihaknya mengambil tindakan pelaporan lanjutan terhadap OPD maupun dinas yang tidak kooperatif.

Baca Juga

2 hari  lalu

Fakta Baru! Kepsek SD di Lampung Utara Mengaku Diminta Setor 15 Persen

11 Admin RCN

“Koordinasi ini adalah bagian dari komitmen kami mengawal hak publik atas informasi yang transparan dan akuntabel. Ke depannya, akan ada laporan resmi yang kami layangkan mengenai sejumlah OPD atau dinas di Kota Metro yang dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik,” tegas Muktaridi, SH dalam pernyataan resminya, Kamis (12/11/2026).

Ia menambahkan bahwa seluruh langkah yang ditempuh PWRI Kota Metro didasarkan pada data, kajian, serta koridor hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan di Kota Metro yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

” Boleh saja kita sebagai warga negara indonesia berhak meminta data terkait penggunaan anggaran oleh pemerintah. Tentu dengan syarat – syarat yang diminta oleh pihak Majelis KIP. Inilah bentuk dukungan kita sebagai kontrol sosial kepada pemerintah agar supaya anggaran yang di keluarkan/terealisasi sesuai dengan peruntukannya. Pada prinsipnya kalau kita bersih sebagai pejabat kenapa harus risih,” tutupnya.

Diketahui, kunjungan DPC PWRI Metro ke Komisi Informasi Publik adalah untuk melihat kewajaran, apakah masih prematur di dalam melakukan pelaporan. Kedepan, DPC PWRI Kota Metro memastikan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas serta mengajak seluruh badan publik di Kota Metro untuk patuh terhadap regulasi keterbukaan informasi.

Red