Program Revitalisasi Sekolah Di Lampung Barat, Diduga Ada Setoran 30 Persen Ke Disdik Dan Langgar Juknis, Pengerjaan Dilempar Ke Pihak Ketiga

waktu baca 2 menit
Selasa, 17 Nov 2026 11:07 2 Admin RCN

RadarCyberNusantara.Id | Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Lampung Barat kembali menjadi sorotan. Program yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama masyarakat, diduga justru diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga dinilai melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Juknis Program Revitalisasi Sekolah, pengerjaan harus dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan melibatkan guru, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Tujuannya agar dana terserap maksimal untuk kualitas bangunan, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

Namun fakta di lapangan, menurut sejumlah sumber, diduga berbeda, ada beberapa sekolah yang mendapatkan program Revitalisasi Sekolah pengerjaannya tidak swakelola.

“Pengerjaannya tidak swakelola. Sekolah hanya pinjam nama saja, tapi yang mengerjakan orang luar, pihak ketiga. Ini jelas melanggar Juknis,” ujar salah satu sumber yang mengetahui pelaksanaan program tersebut, Selasa (17/11/2026).

Sumber tersebut menjelaskan, dengan pola lempar ke pihak ketiga, pihak sekolah diduga tidak lagi memiliki kendali penuh atas kualitas bahan, volume pekerjaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Akibatnya, kualitas bangunan dikhawatirkan tidak sesuai spesifikasi.

“Kalau sudah dilempar ke pihak ketiga, pasti ada untungnya pihak ketiga itu. Jadi kualitas pasti dikurangi. Padahal dananya itu untuk anak-anak sekolah,” tegasnya.

Selain dugaan pelanggaran Juknis tersebut, beredar pula dugaan adanya setoran sebesar 30 persen kepada oknum di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Barat.

“Dugaan setoran 30 persen itu yang membuat sekolah makin tertekan. Dana sudah dipotong setoran, pengerjaan pula dilempar ke pihak ketiga. Bagaimana bangunan mau bagus?” tambah sumber tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran Juknis dan dugaan setoran 30 persen tersebut.

Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, PPK, serta pihak sekolah penerima program revitalisasi.

Masyarakat dan pemerhati pendidikan berharap Aparat Penegak Hukum (APH) , Inspektorat, dan BPK dapat segera melakukan audit dan pemeriksaan lapangan. Jika terbukti pengerjaan diserahkan ke pihak ketiga dan ada setoran, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Kami minta ini diusut. Swakelola itu wajib. Kalau dilanggar, itu bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, tapi sudah penyimpangan. Jangan korbankan pendidikan anak-anak Lampung Barat,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Lampung Barat.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. | Red.

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Dapatkan Berita Pilihan Di Whatsapp Untuk Anda.

 

Close Welcome Bar
error: Content is protected !!