RadarCyberNusantara.Id |– Baru dikerjakan, proyek rekonstruksi jalan ruas Sidodadi Asri–Margo Rejo (R.178), Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, senilai Rp1.973.880.973 sudah menunjukkan indikasi kerusakan. Permukaan beton ditemukan mengalami retak memanjang dan sejumlah bagian diduga tidak padat atau berongga.
Temuan tersebut berdasarkan pantauan dan dokumentasi lapangan pada Sabtu (14/11/2026). Kondisi ini memunculkan tanda tanya serius terhadap kualitas pekerjaan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut.
Dengan nilai kontrak hampir Rp2 miliar, munculnya keretakan pada permukaan beton menjadi catatan yang patut mendapat perhatian. Terlebih, pekerjaan rekonstruksi jalan semestinya menghasilkan konstruksi yang kuat, kokoh, dan memiliki daya tahan sesuai spesifikasi teknis.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan dengan rincian:
– **Pekerjaan:** Rekonstruksi Jalan Sidodadi Asri–Margo Rejo (R.178).
– **Nilai kontrak:** Rp1.973.880.973.
– **Sumber dana:** APBD Tahun Anggaran 2026.
– **Waktu pelaksanaan:** 90 hari kalender.
– **Kontraktor:** CV Intan Permata Konstruksi.
– **Konsultan:** CV Dipasanta.
Retakan memanjang dan indikasi beton berongga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses pelaksanaan, mulai dari kualitas campuran beton, pemadatan, pengecoran hingga perawatan setelah pekerjaan dilakukan.
Sebab, keretakan beton dapat dipicu berbagai faktor, seperti penyusutan, kondisi tanah dasar, komposisi campuran maupun metode pengerjaan. Sementara beton yang berongga dapat mengindikasikan proses pemadatan yang kurang optimal. Namun, penyebab pastinya tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
Sorotan juga mengarah pada fungsi pengawasan. Konsultan pengawas dan Dinas PUPR Lampung Selatan diminta memastikan pekerjaan benar-benar memenuhi spesifikasi kontrak, bukan sekadar mengejar progres dan penyelesaian fisik.
Masyarakat berharap Dinas PUPR segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi beton tersebut. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kontraktor pelaksana harus diminta bertanggung jawab dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak.
Jangan sampai proyek bernilai hampir Rp2 miliar yang bersumber dari uang rakyat justru menyisakan persoalan kualitas sebelum manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Intan Permata Konstruksi, CV Dipasanta, maupun Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan masih perlu dimintai klarifikasi terkait temuan keretakan dan dugaan beton tidak padat tersebut. (Dv)
Tidak ada komentar