Aliansi Jaga Hutan Lampung Surati Dinas Perkim Bandar Lampung, Minta Pembangunan Di Kawasan RTH Way Dadi Dan Way Halim DiHentikan

waktu baca 4 menit
Kamis, 19 Nov 2026 13:42 1 Admin Elsa

RadarCyberNusantara.Id |– Aliansi Jaga Hutan Lampung (AJHL) secara resmi meminta penghentian seluruh aktivitas pembangunan serta penetapan status quo terhadap kawasan eks Taman Hutan Kota/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Way Dadi dan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 006/AJH-LPG/XI/2026 tertanggal 12 November 2026, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung.

Dalam surat tersebut, Aliansi Jaga Hutan Lampung mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan lapangan, ditemukan adanya aktivitas persiapan yang dinilai mengindikasikan rencana dimulainya pembangunan di kawasan eks Taman Hutan Kota/RTH Way Dadi dan Way Halim.

Kondisi tersebut menimbulkan perhatian dan kekhawatiran terkait kesesuaian pemanfaatan ruang serta keberadaan fungsi ekologis kawasan yang selama ini menjadi bagian penting dari ruang terbuka hijau perkotaan.

AJHL juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah mengirimkan surat Nomor: 004/AJH-LPG/AUDIT/IX/2026 perihal permohonan audit investigatif terkait dugaan pelanggaran hak guna bangunan (HGB) di kawasan Taman Hutan Kota Way Halim dan Way Dadi kepada sejumlah instansi serta pemangku kepentingan terkait.

Namun, menurut AJHL, proses penelusuran dan audit investigatif tersebut masih menjadi perhatian karena belum diketahui hasil penyelesaiannya.

MINTA PEMERINTAH LAKUKAN PEMERIKSAAN MENYELURUH

Dalam surat permohonannya, Aliansi Jaga Hutan Lampung meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan serta penelaahan secara menyeluruh terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pembangunan di kawasan tersebut.

Pemeriksaan yang diminta meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen perencanaan teknis, serta dokumen pendukung lainnya.

AJHL juga meminta agar tidak diterbitkan maupun diproses lebih lanjut persetujuan perizinan pembangunan apabila persyaratan dan legalitas pemanfaatan ruang belum dapat dipastikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, organisasi tersebut meminta adanya koordinasi dengan instansi berwenang untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan maupun persiapan pembangunan di lokasi tersebut.

Bahkan, AJHL mendorong penetapan status quo sampai proses pemeriksaan dan audit investigatif oleh pihak berwenang selesai dilaksanakan.

SEJUMLAH PEJABAT DAN LEMBAGA TURUT MENERIMA TEMBUSAN

Surat Aliansi Jaga Hutan Lampung tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

Langkah penyampaian tembusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemanfaatan kawasan eks Taman Hutan Kota/RTH Way Dadi dan Way Halim diharapkan mendapat perhatian lintas lembaga, khususnya dalam hal pengawasan tata ruang, perizinan pembangunan, serta perlindungan fungsi ekologis kawasan perkotaan.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Aliansi Jaga Hutan Lampung, Kolonel (Purn.) Dr. Sukardiansyah, M.Kes., Sp.KJ., bersama Sekretaris Yunita Irawati Solin, S.A.N., serta diketahui Ketua Dewan Penasihat/Dewan Pakar, Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H.

PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN PEMERINTAH

Persoalan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kepastian hukum pemanfaatan lahan dan perlindungan ruang terbuka hijau di tengah perkembangan pembangunan perkotaan.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya melihat persoalan dari sisi rencana pembangunan dan investasi, tetapi juga memastikan seluruh aspek legalitas, tata ruang, persetujuan lingkungan, serta kepentingan masyarakat telah terpenuhi.

Kini, publik menunggu bagaimana respons Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung serta instansi terkait terhadap permohonan tersebut.

Apakah pemerintah akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mempertimbangkan penghentian sementara aktivitas pembangunan sampai persoalan status dan legalitas kawasan menjadi jelas?

Atau justru aktivitas pembangunan akan terus berjalan sementara proses penelusuran dan audit investigatif belum memperoleh kejelasan?

Catatan redaksi: Hingga berita ini disusun, surat yang menjadi dasar pemberitaan merupakan permohonan resmi Aliansi Jaga Hutan Lampung. Belum terdapat keterangan mengenai keputusan pemerintah atas permohonan penghentian pembangunan maupun hasil akhir audit investigatif. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta pihak-pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Dapatkan Berita Pilihan Di Whatsapp Untuk Anda.

 

Close Welcome Bar
error: Content is protected !!