RadarCyberNusantara.Id | Upaya awak media untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait pengelolaan anggaran Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dan 2026, diduga menemui jalan buntu.
Para pejabat di lingkungan Kemenag Lampung Barat, mulai dari Kepala Kantor, Kepala Bagian (Kabag), Kepala Sub Bagian (Kasubag), hingga Humas, diduga saling lempar tanggung jawab saat dimintai konfirmasi terkait data pagu dan realisasi anggaran yang menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, berdasarkan data yang diperoleh redaksi, Kemenag Lampung Barat tercatat memiliki pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.534.685.000 dengan realisasi sebesar Rp34.355.167.137 atau 94,03 persen. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.179.517.863.
Sementara untuk Tahun Anggaran 2026, berdasarkan data per 22 Juni 2026, pagu anggaran tercatat sebesar Rp24.312.024.000 dengan realisasi baru sebesar Rp10.683.951.050 atau 43,95 persen. Masih terdapat anggaran sebesar Rp13.628.072.950 yang belum tercatat terealisasi.
Data tersebut kemudian dikonfirmasi redaksi kepada pihak Kemenag Lampung Barat untuk mendapatkan penjelasan resmi, verifikasi DIPA dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta rincian program dan jenis belanja.
Namun, proses konfirmasi tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Saling Lempar
Berdasarkan penelusuran wartawan, saat dihubungi, salah satu pejabat mengarahkan wartawan untuk menghubungi pejabat lainnya.
Ketika wartawan menghubungi salah seorang pejabat di Kantor Kemenag Lampung Barat, wartawan diarahkan untuk menghubungi Kasubag. Setelah menghubungi Kasubag, wartawan kembali diarahkan ke Kepala Kantor Kemenag Lampung Barat. Setelah menghubungi Kepala Kantor Kemenag Lampung Barat, wartawan diarahkan ke Humas. Dan setelah menghubungi Humas, wartawan kembali mendapatkan jawaban yang tidak sesuai harapan.
“Wa’alaikum salam..
Baik saya koordinasikan terlebih dahulu terkait jawaban yang dibutuhkan,” ujar Ahmad Solihin selaku Humas Kemenag Lampung Barat, melalui pesan singkat Wattshappnya, Kamis (19/11/2026).
Pola saling lempar tersebut diduga terjadi berulang kali, hingga wartawan belum mendapatkan jawaban substansi atas pertanyaan yang diajukan.
Padahal, pertanyaan yang diajukan redaksi merupakan pertanyaan dasar yang wajar disampaikan publik, yakni:
1. Apakah data pagu dan realisasi TA 2025 dan TA 2026 tersebut benar sesuai DIPA dan LRA resmi?
2. Untuk apa sisa anggaran TA 2025 sebesar Rp2.179.517.863?
3. Untuk program apa saja anggaran TA 2026 sebesar Rp13.628.072.950 yang belum terealisasi per 22 Juni 2026?
4. Bagaimana rincian realisasi per jenis belanja (pegawai, barang, dan modal)?
5. Bagaimana target penyerapan hingga akhir tahun anggaran?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pejabat Kemenag Lampung Barat yang memberikan jawaban tertulis maupun penjelasan resmi terkait pertanyaan tersebut.
Transparansi Dipertanyakan
Sikap saling lempar tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Kemenag Lampung Barat.
Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib memberikan informasi yang diminta masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.
Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap narasumber memiliki kewajiban untuk memberikan hak jawab secara berimbang, agar informasi yang diterima publik menjadi utuh dan tidak sepihak.
“Kami hanya meminta penjelasan, bukan menuduh. Kalau memang datanya salah, silahkan dikoreksi dengan DIPA dan LRA. Tapi jangan dilempar-lempar. Ini anggaran negara, uang rakyat,” ujar salah satu wartawan yang melakukan konfirmasi.
Redaksi Buka Ruang Hak Jawab
Redaksi http://RadarCyberNusantara.Id menegaskan, angka-angka yang dipublikasikan merupakan data yang diperoleh redaksi dan masih memerlukan verifikasi dengan dokumen resmi DIPA dan LRA.
Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum adanya penjelasan resmi dari pihak Kemenag Lampung Barat.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Kantor Kemenag Lampung Barat, Kabag, Kasubag, dan Humas untuk memberikan penjelasan, koreksi, maupun pembanding data apabila terdapat perbedaan angka dengan dokumen resmi.
Jika dalam waktu 2×24 jam ke depan pihak Kemenag Lampung Barat memberikan jawaban resmi, redaksi akan memuatnya secara berimbang pada pemberitaan selanjutnya.
Penulis : Tim Media RadarCyberNusantara.Id.
Dilihat: 23
Rekomendasi
Tidak ada komentar