Dana Rp50 Juta KWT Bumi Agung Marga Hilang Jejak, Warga Desak Kejari dan APH Turun Tangan

RadarCyberNusantara.Id | Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur, diduga mangkrak. Bukti awalnya bukan dari laporan resmi, tapi dari video warga yang beredar di Facebook, menuntut KPK dan Kejari Lampung Utara segera mengaudit pengelolaan dana KWT.

Dalam video unggahan akun Novendi Novendi, lahan pertanian KWT tampak dipenuhi semak belukar. Tidak ada tanda-tanda aktivitas tanam. Kondisi itu langsung diserbu komentar warga yang mempertanyakan ke mana larinya dana puluhan juta rupiah.

Baca Juga

4 hari  lalu

LPAKN RI Projamin Soroti Pembangunan KNMP di Limau: Material Diduga Tak Standar, Minta Dibongkar Ulang

15 Admin RCN

“Di desa Bumi Agung Marga ada dua kelompok, diketuai Fitri Yani dan Hamsatun,” tulis salah satu warga.

“Kelompok Fitri Yani berupa unit Bentor, kelompok Hamsatun dana sebesar 50 juta,” lanjut komentar lain.

Ketua KWT Fitri Yani membenarkan adanya unit Bentor. Lewat kolom komentar, ia mengaku Bentor dititipkan ke adiknya di desa sebelah karena tidak ada tempat. Alasannya, Bentor dipakai jualan roti keliling.

Baca Juga

1 hari  lalu

Skandal Gajih Karyawan Oppo Lampung Terbongkar, Ketum Laskar Lampung Desak Disnaker Sikat

99 Admin RCN

“iy itu bentor kwt sy titip dgn adik karena tidak ada tmpt sewaktu waktu dan kelompok perlu bentor itu sy ambil dan bisa d gunakan…” tulis Fitri Yani.

Pernyataan itu memicu pertanyaan baru. Jika Bentor aset KWT dipakai jualan di luar desa, mengapa lahan pertanian KWT justru dibiarkan kosong dan tidak produktif? Tujuan KWT adalah mensejahterakan anggota melalui usaha pertanian, bukan memindahkan aset keluar desa.

Hingga berita ini diturunkan, Penyuluh Pendamping Lapangan KWT Bumi Agung Marga atas nama Herlina belum bisa dikonfirmasi. Saat didatangi ke kantor, Herlina tidak berada di tempat. Konfirmasi lewat WhatsApp juga belum dibalas.

Dana dan aset KWT berasal dari program pemberdayaan pemerintah. Penggunaannya harus sesuai peruntukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika lahan mangkrak dan aset dipakai di luar kelompok, maka ada indikasi kuat terjadi penyimpangan.

Warga kini tidak lagi menunggu penjelasan. Mereka meminta KPK dan Kejari Lampung Utara langsung turun ke lokasi, memeriksa bukti fisik dan laporan keuangan KWT Bumi Agung Marga. (Davi)