Pinjaman Boleh, Asal Jangan Asal Membangun: Catatan Frans Andaly untuk Pemkab Lampura
RadarCyberNusantara.Id | Di ruang tamunya yang sederhana, Frans Andaly menyandarkan harapan pada satu kata, tepat sasaran. Mantan anggota DPRD Way Kanan ini baru saja menelaah rencana Pemkab Lampung Utara mengajukan pinjaman Rp150 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur.
“Pinjaman itu sah-sah saja kalau memang untuk kepentingan masyarakat,” katanya, Minggu (17/5/2026).
Kalimat singkat itu merangkum sikapnya, mendukung, tapi dengan catatan.
*Dukungan dengan Syarat Jelas*
Frans memahami, jalan rusak dan akses desa yang terputus sudah terlalu lama jadi keluhan warga Lampura. Infrastruktur memang jadi kunci menggerakkan ekonomi, mempercepat hasil tani sampai pasar, dan membuka peluang usaha kecil di desa.
Karena itu ia tidak menolak wacana pinjaman. Tapi ia menekankan dua syarat mutlak, proses harus sesuai aturan, dan kemampuan bayar harus sudah dikaji matang.
“Yang penting tepat sasaran, sesuai skala prioritas, dan bisa dikembalikan sesuai jadwal,” ujarnya.
Baginya, fokus pembangunan harus jatuh pada wilayah yang benar-benar butuh sentuhan. Jalur penghubung sentra pertanian, pasar, dan puskesmas layak didahulukan. Tapi ia mengingatkan, jangan lupakan jalan lingkungan di perkotaan dan kecamatan.
“Semua harus jalan bareng. Jangan sampai pusat kota bagus, tapi gang di belakangnya becek,” katanya.
*Kritik sebagai Bahan Bakar Perbaikan*
Dukungan Frans datang bersama kritik yang membangun. Ia khawatir jika uang besar dikelola tanpa pengawasan ketat, hasilnya hanya akan jadi proyek asal jadi.
Kualitas, menurutnya adalah harga mati. Ia mendorong Pemkab melibatkan kontraktor berpengalaman, membuka proses lelang secara transparan, dan memastikan pengawasan berjalan sejak hari pertama.
“Pembangunan yang bagus itu investasi jangka panjang. Jangan sampai baru setahun sudah retak dan jadi bahan omongan warga,” tegasnya.
Ia juga menyarankan Pemkab fleksibel soal jumlah pinjaman. Jika kajian menunjukkan kemampuan bayar hanya Rp80 miliar, ambil itu, lebih baik kecil tapi selesai, daripada besar tapi mangkrak dan membebani APBD.
*Lima Catatan agar Uang Besar Berarti*
Kalau pinjaman ini disetujui, Frans menitipkan lima catatan agar Rp150 miliar benar-benar jadi berkah, bukan beban,
Bangun Pakai Data: Stop pola bagi-bagi proyek berdasarkan kedekatan. Pakai peta kerusakan jalan dan data ekonomi desa. Setiap rupiah harus terasa dampaknya di lapangan.
2Buka Akses Informasi: Buat dashboard sederhana yang bisa diakses warga. Lokasi proyek, anggaran, kontraktor, progres pekerjaan-semua harus terbuka. Transparansi adalah cara paling cepat membangun kepercayaan.
Ajak Warga Mengawasi: Bentuk tim pengawas warga per kecamatan. Masyarakat lokal tahu mana jalan yang sering dilewati truk berat, mana jembatan yang sudah rapuh. Pengawasan dari bawah bikin kontraktor lebih hati-hati.
Jangan Lupa Kota dan Kampung: Alokasikan sebagian dana untuk drainase dan jalan lingkungan. Banjir dan jalan becek di pusat kecamatan sama mematikan ekonominya dengan jalan kabupaten yang rusak.
Hubungkan Infrastruktur dengan Ekonomi: Jalan bagus tanpa ekonomi lokal yang hidup percuma. Barengi pembangunan fisik dengan program penguatan UMKM, koperasi desa, dan agrowisata.
*Saatnya Membuktikan*
Frans menutup obrolan dengan pesan sederhana. “Semua harus duduk bersama. Tujuannya satu, Lampung Utara maju dan masyarakatnya sejahtera.”
Pinjaman Rp150 miliar bisa jadi lompatan besar bagi Lampura. Tapi hanya jika Pemkab berani terbuka pada kritik, disiplin pada perencanaan, dan menjadikan kepentingan warga sebagai kompas utama.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh janji besar. Mereka butuh jalan yang mulus, air yang mengalir, dan kepastian bahwa uang mereka dikelola dengan jujur.
Lampura sudah diberi peluang. Sekarang tinggal membuktikan, mampu atau tidak, mengelola peluang itu dengan benar. (Davi)
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar