PUPR Lamsel Tolak PHO Jalan SDN 4 Jati Mulyo Sebelum Diperbaiki

RadarCyberNusantara.Id | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Agnatius Syahrizal, menegaskan bahwa pihaknya belum melakukan serah terima atau Provisional Hand Over (PHO) terkait proyek peningkatan jalan menuju SDN 4 Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung.

Dinas PUPR akan segera menginstruksikan pihak rekanan untuk memperbaiki seluruh kerusakan sebelum proyek tersebut resmi diserahterimakan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Proyek Turap Ciledug Rp965 Juta Sarat Pelanggaran

30 Admin Elsa

“Proyek tersebut belum PHO. Nanti dari dinas akan segera menginstruksikan kepada pihak rekanan untuk memperbaiki dulu seluruh kerusakan yang ada sebelum dilakukan serah terima pekerjaan,” tegas Agnatius, Jumat (25/9/2026) merespons keluhan masyarakat.

Sebelumnya, proyek infrastruktur yang menelan anggaran Rp 397.851.740,00 dari APBD Tahun Anggaran 2026 ini menuai sorotan tajam. Pekerjaan Rekonstruksi Jalan yang dilaksanakan oleh CV. Antar Bintang Sejahtera dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan jauh dari spesifikasi teknis.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi fisik infrastruktur yang memprihatinkan meski belum lama selesai dibangun. Beberapa bagian permukaan jalan rabat beton sudah mengalami keretakan yang cukup signifikan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Jaga Marwah Profesi, DPD PWRI Lampung Ingatkan Anggota Taat UU Pers dan Kode Etik

17 Admin RCN

Selain itu, pemasangan talut penahan tanah diduga kuat dikerjakan tanpa melalui proses penggalian fondasi yang benar, sehingga strukturnya terkesan rapuh karena hanya dipasang di atas permukaan tanah.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari Ketua DPP LSM Gilas, Zaini, yang menyayangkan lemahnya pengawasan di lapangan. “Ada dugaan kuat bahwa pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disepakati,” ujar Zaini, Senin (14/9/2026).

Pihaknya mendesak Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan untuk segera turun ke lapangan melakukan audit fisik.

Jika terbukti ada manipulasi spesifikasi, LSM Gilas meminta agar pihak rekanan diwajibkan melakukan pembongkaran dan perbaikan ulang demi menyelamatkan uang rakyat. (Dv)