RadarCyberNusantara.Id | Polda Lampung menerima laporan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Laporan tersebut tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/842/X/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG, tanggal 30 Oktober 2026, pukul 16.57 WIB.
Pelapor dalam laporan tersebut adalah seorang wiraswasta berinisial MS (36), warga Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan terlapor adalah seorang pria berinisial (R) .
Dalam laporannya, pelapor menerangkan kronologi sebagai berikut:
Pada tanggal 20 Mei 2026, terlapor disebut membeli bawang putih Honam dan bawang putih Kating kepada pelapor. Saat itu, menurut pelapor, pembayaran dilakukan secara lancar.
Kemudian pada tanggal 23 Mei 2026, terlapor kembali membeli bawang kepada pelapor. Namun, menurut pelapor, terlapor meminta waktu pembayaran setelah 7 hari.
Pada tanggal 20 Mei 2026 dan 23 Mei 2026, terlapor mengambil bawang tersebut di gudang milik PT LK di Jalan Pangeran Senopati, Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan, dengan menggunakan mobil trada warna putih.
Total bawang yang diambil dalam dua kali pengiriman tersebut sebanyak 15.318 Kg.
Pada tanggal 27 Mei 2026, pelapor menagih pembayaran. Terlapor disebut menjanjikan pembayaran melalui telepon. Setelah satu minggu ditagih lagi, terlapor disebut meminta waktu dua minggu, kemudian meminta waktu tiga bulan.
Setelah tiga bulan, saat ditagih lagi, menurut pelapor, terlapor tidak lagi mengangkat telepon dan tidak membalas pesan WhatsApp.
Pelapor kemudian melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan *Somasi 1 dan Somasi 2* kepada terlapor. Namun, hingga laporan dibuat, terlapor disebut belum ada membayar bawang yang telah dibawanya.
Akibat kejadian tersebut, pelapor mengaku menderita kerugian sebesar *15.318 Kg bawang atau senilai sekitar Rp 237.756.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
Untuk keberimbangan berita, awak media mencoba menghubungi terlapor melalui pesan singkat Wattshappnya, pada nomor 0812.7266.XXX. Namun hingga berita ini diterbitkan terlapor tidak memberikan tanggapan atau konfirmasi, walaupun pesan dari awak media terlihat dibaca pada notifikasi Wattshapp.
Namun demikian, media ini tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini, untuk menyampaikan hak jawab atau hak koreksi sebagai mana diatur dalam UU nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Laporan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Polda Lampung guna proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkembangan penanganan perkara dapat dilihat melalui website https://sp2hp.bareskrim.polri.go.id. | Red.
Tidak ada komentar