Kejati Lampung Mediasi Penyelesaian Piutang Rp200 Juta Antara PT Nindya Karya dan Pemkab Pesisir Barat
RadarCyberNusantara.Id |- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kembali mencatatkan kinerja positif dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara.
Melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Erawati, S.H., M.H., Kejati Lampung sukses memediasi penyelesaian piutang secara bertahap senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara PT Nindya Karya dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Kamis (12/11/2026).
Kegiatan penyerahan sejumlah uang dalam penyelesaian utang secara bertahap tersebut berlangsung di Kantor Kejati Lampung. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diwakili oleh Tedi Zatmiko, S.KM., S.H., M.H., sementara PT Nindya Karya diwakili oleh Mohamad Ibrahim.
Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Erawati, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Wahyu Hidayatullah, S.H., M.H., para Kepala Seksi dan Jaksa Pengacara Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Permasalahan tersebut berawal dari kewajiban piutang Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terkait Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan SKPD Kabupaten Pesisir Barat.
Melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Kejaksaan, PT Nindya Karya menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Lampung untuk memediasi penyelesaian ini.
Melalui pendampingan intensif, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sepakat melunasi secara bertahap kewajibannya yang ditandatangani langsung di Kantor Kejati Lampung.
Kejati Lampung menegaskan bahwa langkah nonlitigasi ini membuktikan fungsi Datun dalam upaya memulihkan keuangan negara secara persuasif, sekaligus diharapkan menjadi teladan penyelesaian piutang yang cepat dan efektif. (Dv)
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar