Proyek INPRES Irigasi Semuli Raya Diduga Asal Jadi, Warga Minta Kejaksaan Turun Tangan
RadarCyberNusantara.Id | Proyek rehabilitasi jaringan irigasi program Instruksi Presiden (INPRES) di Dusun 6, Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai standar. Kondisi bangunan yang ditemukan di lapangan memicu kekecewan dari warga petani sawah.
Proyek dikerjakan sejak November 2025. Namun hingga Mei 2026, bangunan irigasi belum selesai dan belum berfungsi secara normal.
Pantauan di lokasi, Rabu (13/5/2026), menunjukkan saluran beton kering, ditumbuhi rumput dan tidak mengalirkan air. Dokumentasi foto memperlihatkan sambungan antar balok tidak sejajar, terdapat celah lebar, permukaan beton kasar, serta nat yang dinilai terlalu tipis. Di beberapa titik, tanaman liar tumbuh di celah sambungan. Penutup atas “Topi” saluran juga belum terpasang semua.
Kondisi ini memunculkan dugaan di masyarakat bahwa pekerjaan dilakukan tidak sesuai standar.
“Pekerjaannya diduga asal jadi. Tak rapi dan banyak yang sudah rusak. Sambungan atau nat antar beton tipis, sebagian belum beres semua kerjaan itu”, keluh seorang warga yang enggan disebut namanya.
Menurut warga dan Ketua KTM 1 Andi, kelompok tani hanya bertindak sebagai pekerja lapangan. Pengelolaan anggaran, pembelian material, hingga mekanisme pekerjaan sepenuhnya diatur pihak balai.
“Kelompok hanya mendapat upah harian. Pak Zainal dan Pak Alam orang dari balai yang ngatur semua mekanisme nya,” kata Andi saat dikonfirmasi di kediamannya, Rabu (13/5/2026).
Andi juga membenarkan jika pekerjaan tersebut belum seutuhnya selesai. “Ada sedikit kendala dari yang punya tanah, makanya belum kelar”, terang Andi.
Disinggung soal berapa anggaran pekerjaan tersebut, Andi mengelak dengan menyampaikan tidak mengetahui. ” Soal anggaran hubungi aja langsung pak Zainal dan pak Alam. Saya gak tahu”, tutur Andi tegas.
Berbeda dengan P3TGAI yang dikerjakan swakelola oleh kelompok tani, program IMPRES Irigasi biasanya dilaksanakan oleh kontraktor atau langsung di bawah pengawasan Balai Wilayah Sungai.
Jika pelaksanaan di lapangan tetap diserahkan ke kelompok tani tanpa pengawasan teknis yang memadai, kualitas pekerjaan dikhawatirkan tidak terkontrol.
Kondisi yang mangkrak selama hampir enam bulan ini memunculkan kekhawatiran petani. Jika bangunan tidak selesai dan kualitasnya rendah, distribusi air saat musim tanam dikhawatirkan terhambat. Bagi petani sawah di Dusun 6, saluran irigasi adalah penentu hasil panen.
Warga mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera memeriksa pekerjaan ini.
“APH dan Kejaksaan harus ikut andil. Ini proyek negara, uang negara untuk kesejahteraan petani. Program pemerintah untuk mendukung swasembada pangan. Ini proyek strategis untuk masyarakat petani padi,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Wilayah Sungai Mesuji yang disebut oleh ketua kelompok. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait progres, anggaran, dan kendala yang menyebabkan pekerjaan belum selesai. (Dv)
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar