Bupati Lampung Utara Terima Sertifikat Lahan Sekolah Rakyat 6 Hektare di Blambangan Pagar

RadarCyberNusantara.Id | – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menandai langkah penting dalam persiapan pembangunan Program Sekolah Rakyat dengan diterimanya sertifikat lahan seluas kurang lebih enam hektare dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Utara.

Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kepala BPN Kabupaten Lampung Utara, Mety Ratna Kandia, kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si, dalam sebuah seremoni di Rumah Dinas Bupati. Rabu (1/7/ 2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Pelepasan Purna Tugas Camat Limau Yosep SE.MM: Akhir Masa Bakti, Awal Harapan Baru

19 Admin RCN

Selanjutnya, Bupati menyerahkan kembali sertifikat tersebut secara simbolis kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Imam Hanafi, sebagai perangkat daerah yang akan mengoordinasikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Lahan tersebut nantinya akan dipinjam-pakaikan kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Lahan yang telah bersertifikat itu berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar. Lokasi strategis ini diharapkan menjadi pusat pengembangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Lampung Utara menyampaikan apresiasi kepada BPN atas sinergi dan dukungan dalam proses penerbitan sertifikat lahan.

“Penyerahan sertifikat ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mendukung Program Sekolah Rakyat. Dengan legalitas lahan yang telah jelas, kami berharap pembangunan dapat segera direalisasikan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Bupati.

Baca Juga

6 hari  lalu

Menguji “Taji” Eks Bareskrim di Pusaran Kasus Labkesda Pringsewu

17 Admin Elsa

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Sinergi antara pemerintah daerah, BPN, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat guna memastikan program-program strategis dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Davi