Dr. Iswadi, M.Pd: Sekolah Rakyat Harus Langsung di Bawah Presiden, Bukan Sekadar Program Kementerian
RadarCyberNusantara.Id | Akademisi dan pengamat pendidikan nasional, Dr. Iswadi, M.Pd, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus menjadi agenda strategis nasional yang berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, program besar yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan tidak akan berjalan maksimal apabila hanya ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Iswadi, M.Pd sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan pendidikan anak anak dari keluarga miskin dan rentan yang membutuhkan sistem pendidikan khusus, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sekolah Rakyat bukan program biasa. Ini adalah proyek besar bangsa untuk menyelamatkan generasi masa depan dari lingkaran kemiskinan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara serius melalui badan khusus yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden,ujar Dr. Iswadi, M.Pd dalam keterangannya kepada media di Jakarta.
Menurutnya, selama ini berbagai program pengentasan kemiskinan sering menghadapi persoalan klasik berupa lemahnya koordinasi antarlembaga, lambatnya birokrasi, serta tumpang tindih kewenangan. Akibatnya, program yang sebenarnya memiliki tujuan baik justru tidak mampu berjalan efektif di lapangan.
Dr. Iswadi menilai Sekolah Rakyat memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibanding sekadar bantuan sosial pendidikan. Program tersebut menyangkut pembangunan sumber daya manusia, pembentukan karakter, kesehatan anak, ketahanan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam jangka panjang.
Kalau hanya ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan bantuan sosial, maka orientasinya akan menjadi jangka pendek. Padahal Sekolah Rakyat harus dirancang sebagai investasi besar negara dalam menciptakan generasi unggul dari kelompok masyarakat miskin, tegasnya.
Ia menilai keberadaan badan khusus di bawah Presiden akan membuat seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat bekerja lebih terintegrasi. Menurutnya, Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan lintas sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Program ini tidak cukup hanya ditangani satu kementerian. Harus ada orkestrasi nasional. Presiden perlu membentuk badan khusus agar koordinasi berjalan cepat dan tidak terjebak ego sektoral, katanya.
Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar Sekolah Rakyat bukan hanya membangun sekolah atau menyediakan fasilitas pendidikan gratis. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kualitas pendidikan benar-benar mampu mengubah kehidupan peserta didik.
Ia menekankan pentingnya kurikulum yang adaptif, penguatan karakter kebangsaan, pendidikan vokasi, literasi digital, hingga pembinaan mental dan kepemimpinan bagi siswa dari keluarga miskin.
Anak-anak miskin tidak cukup hanya diberi akses sekolah. Mereka harus dipastikan mendapatkan pendidikan berkualitas, pendampingan psikologis, asupan gizi yang baik, serta lingkungan belajar yang mampu membangun rasa percaya diri dan harapan masa depan, ujarnya.
Menurut Dr. Iswadi, apabila desain kelembagaan Sekolah Rakyat tidak dipersiapkan secara matang sejak awal, maka program tersebut berpotensi mengalami berbagai persoalan klasik seperti proyek pemerintah lainnya, yakni lemahnya pengawasan, ketidaktepatan sasaran, serta rendahnya kualitas implementasi.
Karena itu, ia mengusulkan agar badan khusus Sekolah Rakyat nantinya memiliki sistem pengawasan nasional berbasis teknologi dan data terpadu. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan siswa, kualitas tenaga pengajar, penggunaan anggaran, hingga capaian program secara real time.
Negara harus memiliki data yang kuat dan sistem evaluasi yang transparan. Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya menjadi program populis yang ramai di awal tetapi kehilangan arah dalam pelaksanaannya, katanya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi juga mendorong pemerintah agar melibatkan banyak pihak dalam penyusunan konsep dan implementasi Sekolah Rakyat. Ia menilai partisipasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh pendidikan, organisasi sosial, dan pemerintah daerah sangat penting agar program benar.benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat bawah.
Pendidikan rakyat tidak boleh disusun secara elitis dari atas meja birokrasi semata. Harus ada dialog dengan masyarakat agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh persoalan nyata, ujarnya.
Ia juga menilai bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang lebih berkeadilan. Selama ini, menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali menghadapi keterbatasan akses pendidikan berkualitas sehingga sulit bersaing dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.
Kalau negara serius ingin menghapus kemiskinan ekstrem, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tidak ada bangsa besar yang lahir tanpa keberpihakan terhadap pendidikan rakyat kecil, kata Dr. Iswadi.
Dalam pandangannya, pembentukan badan khusus di bawah Presiden juga akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang. Program Sekolah Rakyat tidak boleh bergantung pada pergantian pejabat atau perubahan politik setiap periode pemerintahan.
Program ini harus dirancang lintas generasi. Karena itu dibutuhkan kelembagaan yang kuat, profesional, dan memiliki kewenangan nasional agar keberlangsungannya tetap terjaga, jelasnya.
Dr. Iswadi berharap Presiden segera mengambil langkah strategis melalui regulasi khusus untuk membentuk badan nasional pengelola Sekolah Rakyat. Ia optimistis, apabila dikelola secara serius dan profesional, program tersebut dapat menjadi tonggak baru kebangkitan pendidikan nasional sekaligus solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
“Sekolah Rakyat harus menjadi simbol hadirnya negara bagi masyarakat miskin. Ini bukan sekadar program pendidikan, tetapi gerakan besar kebangsaan untuk menciptakan keadilan sosial dan masa depan Indonesia yang lebih maju.” pungkas Dr. Iswadi, M.Pd.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar